JAKARTA – Di balik klaim keberhasilan penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 yang ditandai dengan penurunan angka kecelakaan, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hamka B Kady mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang dinilai terus berulang setiap tahun dan belum tertangani secara sistemik.
Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Hamka menyoroti adanya ketimpangan antara capaian statistik dan realitas di lapangan, khususnya pada titik-titik krusial seperti pelabuhan penyeberangan.
Meski pemerintah menyampaikan data penurunan kecelakaan sebagai indikator keberhasilan, Hamka menilai masih terdapat “blind spot” dalam evaluasi, yakni persoalan kemacetan ekstrem yang justru menjadi keluhan utama masyarakat.
“Penurunan angka kecelakaan memang patut diapresiasi, tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap persoalan klasik yang terus berulang. Kemacetan di pelabuhan seperti Gilimanuk, Ketapang, dan Merak masih menjadi problem serius,” tegasnya.
Kemacetan Pelabuhan: Masalah Tahunan Tanpa Solusi Tuntas
Hasil penelusuran dalam forum tersebut mengindikasikan bahwa kepadatan di pelabuhan penyeberangan bukan sekadar persoalan lonjakan volume kendaraan, melainkan lemahnya perencanaan kapasitas dan minimnya infrastruktur pendukung.
Hamka secara khusus menyoroti ketiadaan buffer zone atau kantong parkir terpadu yang seharusnya menjadi area penampungan kendaraan sebelum masuk pelabuhan. Akibatnya, kendaraan mengular hingga ke jalan nasional dan mengganggu arus lalu lintas umum.
“Ini bukan kejadian baru. Setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama. Artinya ada yang tidak beres dalam perencanaan. Jalan raya tidak boleh dijadikan buffer zone darurat,” ujarnya dengan nada kritis.
Ia menilai bahwa persoalan ini mengindikasikan belum adanya desain besar (grand design) dalam tata kelola transportasi penyeberangan, termasuk koordinasi lintas instansi yang masih berjalan parsial.
Tumpang Tindih Kewenangan Jadi Sorotan
Dalam investigasi yang berkembang di forum rapat, Hamka juga mengungkap adanya potensi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan penyeberangan di bawah Kementerian Perhubungan. Hal ini dinilai berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan saat terjadi lonjakan arus kendaraan.
“Kita perlu kejelasan. Siapa yang benar-benar bertanggung jawab di lapangan? Jangan sampai saat terjadi kemacetan, semua saling menunggu,” katanya.
Menurutnya, kejelasan struktur komando dan sistem koordinasi menjadi faktor kunci dalam mengurai kepadatan, terutama pada periode puncak arus mudik.
Infrastruktur Jalan Dinilai Kurang Antisipatif
Selain pelabuhan, Hamka juga menyoroti pola perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai tidak antisipatif. Ia menemukan bahwa sejumlah proyek perbaikan jalan masih berlangsung mendekati hari raya, yang justru mempersempit ruang gerak kendaraan dan mengganggu rekayasa lalu lintas.
“Ini soal perencanaan. Kalau kita sudah tahu kapan puncak mudik terjadi, seharusnya semua perbaikan selesai jauh hari sebelumnya,” ujarnya.
Temuan ini menunjukkan adanya gap antara perencanaan teknis dan implementasi di lapangan, yang berdampak langsung pada kenyamanan pemudik.
Risiko Rekayasa Lalu Lintas dan Minimnya Mitigasi
Hamka juga mengangkat aspek keselamatan dalam penerapan rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan pengalihan arus. Ia menilai strategi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sarana keselamatan yang memadai, terutama pada malam hari.
Kurangnya pembatas jalan yang dilengkapi penerangan atau reflektor dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, meskipun secara statistik angka kecelakaan menurun.
“Setiap rekayasa pasti ada risikonya. Pertanyaannya, apakah mitigasinya sudah maksimal? Ini yang harus kita jawab dengan jujur,” katanya.
Apresiasi dan Catatan untuk Perbaikan
Di tengah berbagai kritik tersebut, Hamka tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Basarnas dan BMKG yang dinilai responsif dalam memberikan dukungan informasi dan penanganan kondisi darurat.
Namun ia menegaskan bahwa evaluasi mudik tidak boleh berhenti pada klaim keberhasilan semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menjadikan pengalaman lapangan sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan.
“Keberhasilan ini harus kita uji lebih dalam. Jangan sampai kita merasa puas, padahal masyarakat masih menghadapi kesulitan yang sama setiap tahun,” ujarnya.
Dorongan Evaluasi Menyeluruh
Hamka menutup dengan menekankan pentingnya evaluasi berbasis fakta lapangan, bukan hanya angka statistik. Ia mendorong pemerintah untuk segera menyusun langkah konkret, mulai dari pembangunan buffer zone permanen, pembenahan tata kelola pelabuhan, hingga perencanaan infrastruktur yang lebih matang.
“Ini harus menjadi evaluasi bersama. Supaya ke depan kita tidak lagi mengulang persoalan yang sebenarnya bisa kita selesaikan dari sekarang,” pungkasnya.
