WMC|| JAKARTA – Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas. Kali ini, sorotan tajam datang dari Relawan Pro Prabowo (PROBO) yang secara terbuka memberi peringatan keras kepada Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Umum PROBO, M. Rizky Hidayatullah, menegaskan agar BGN tidak membuat kebijakan atau langkah yang berpotensi merusak citra Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Jangan sampai apa yang terjadi di BGN ditafsirkan publik sebagai bagian dari instruksi Presiden. Ini berbahaya bagi kepercayaan masyarakat,” tegas Rizky, Kamis (23/4).
Pernyataan ini muncul di tengah berbagai isu yang menyeret BGN, mulai dari dugaan kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa, polemik kualitas program MBG, hingga kabar praktik jual beli titik SPPG yang memicu dugaan korupsi.
PROBO menilai, jika tidak segera dibenahi, situasi ini bisa mencoreng program unggulan pemerintah yang sejatinya bertujuan mulia—meningkatkan gizi anak sekolah, menekan stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, realisasi di lapangan justru menuai kritik. Sejumlah anggaran dinilai tidak relevan dengan kebutuhan utama gizi, seperti pengadaan motor listrik, perangkat tablet, hingga perlengkapan non-prioritas.
Sorotan juga mengarah pada alokasi dana fantastis, termasuk Rp1,5 miliar untuk semir dan sikat sepatu, serta proyek teknologi informasi senilai Rp1,2 triliun untuk Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
Tak berhenti di situ, penggunaan event organizer (EO) dalam kegiatan komunikasi publik ikut dipertanyakan. Banyak pihak menilai pendekatan tersebut lebih menonjolkan seremoni dibanding substansi program.
Meski begitu, BGN tetap bersikukuh bahwa program MBG sangat mendesak, dengan klaim sekitar 65 persen masyarakat Indonesia masih membutuhkan intervensi peningkatan gizi.
Di tengah polemik ini, Rizky menginstruksikan seluruh jaringan relawan PROBO untuk turun langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah.
“Awasi, kawal, dan pastikan program ini tepat sasaran. Jika ada indikasi pelanggaran, catat dan laporkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus menegaskan peran relawan bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai kontrol sosial demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.(red/gat)
