Breaking News
Mendagri Tekankan Bupati dan Wali Kota Berperan Penting dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih* Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pasalnya, bupati dan wali kota merupakan pejabat pembina dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Diketahui, saat ini pemerintah mencanangkan pembentukan koperasi desa sebanyak 80.000 unit. Hal itu disampaikan Mendagri kepada awak media usai acara Kick-off dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Senin (14/4/2025). “Pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa, sehingga peran bupati menjadi penting,” jelasnya. Mendagri menegaskan, bupati dan wali kota dapat memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut, salah satunya dengan mendukung pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah juga dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi. Pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang dapat menjadi acuan Pemda dalam memanfaatkan BTT untuk mendukung pembentukan koperasi. “Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah-kepala daerah supaya tidak ragu-ragu [menggunakan BTT],” ujar Mendagri. Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sumber anggaran koperasi desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Masing-masing koperasi membutuhkan dana mulai dari Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Dirinya meminta kepala desa agar segera menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dia menegaskan, pembentukan koperasi ini merupakan upaya untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa. “Pak Presiden Prabowo tidak ingin desa itu tidak berkembang, tidak ingin petani ada yang susah, ingin petaninya makmur, ingin desanya maju, ingin nelayannya maju, ingin memangkas rantai pasok yang panjang,” jelasnya. Sebagai informasi, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang merupakan Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, dalam rapat itu hadir di antaranya Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta pejabat terkait lainnya. Forum itu juga diikuti secara virtual oleh kepala desa, BPD, serta jajaran pemerintah desa lainnya dari berbagai daerah. Puspen Kemendagri Sosialisasi Sekolah Unggul Garuda, Sekjen Kemendagri Ajak Pemda Aktif Usulkan Lokasi Pembangunan Wamendagri Bima Dorong Provinsi Sulteng Sinergi dan Akselerasi Sukseskan Program Swasembada Pangan Buka Musrenbang RKPD Provinsi Sulteng, Wamendagri Bima Ajak Daerah Pahami Visi Besar Presiden Bupati Kampar Ahmad Yuzar Pimpin Langsung Rapat TAPD Bahas Rekofusing Anggaran untuk Prioritas Pembangunan dan Penyelesaian Tunda Bayar.
banner 728x90

Angka Kecelakaan Turun 30 Persen, Waket Komisi III Puji Sinergi Pengamanan Mudik 2025

Img 20250413 Wa0279
banner 120x600

WMC||Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengapresiasi Polri dan seluruh pemangku kepentingan yang telah mengawal arus mudik dan balik Lebaran 2025.

Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait lainnya.

“Secara objektif, saya mengakui penanganan mudik tahun ini sangat prima,” ujar Sahroni, Sabtu (12/4/2025).

Menurutnya, Polri, Kemenhub, dan instansi lain menunjukkan keseriusan tinggi dalam mengelola arus mudik tahun ini. Ia juga menyoroti kerja keras seluruh pihak yang bahkan melebihi tahun-tahun sebelumnya.

“Polisi bersama Kemenhub dan instansi lain terlihat sangat serius bekerja,” katanya.

“Selain kerja keras, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) terbukti membawa hasil signifikan,” tambahnya.

Bendahara Umum DPP NasDem itu pun berharap metode dan strategi yang digunakan tahun ini bisa dipertahankan dan diterapkan kembali tahun depan.

“Pertahankan metode ini agar bisa diterapkan kembali,” ujarnya.

Berdasarkan data Korlantas Polri, angka kecelakaan secara nasional turun hingga 30 persen dibanding tahun lalu. Penurunan ini tidak lepas dari kontribusi petugas di lapangan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Dari sisi kepolisian, keberhasilan pengelolaan arus mudik ini didukung rekayasa lalu lintas terpusat, seperti sistem ganjil-genap, contraflow, one way lokal maupun nasional.

Operasi ini juga ditunjang teknologi mutakhir, seperti monitoring CCTV, body worn camera, algoritma road safety, e-Turjawali, GPS ranmor Korlantas, peta digital Jasamarga, hingga sistem manajemen keselamatan jalan terintegrasi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa pengamanan tidak hanya difokuskan pada arus mudik, tetapi juga di destinasi wisata. Saat memantau jalur mudik Trans Jawa, ia menyebutkan ada 227 objek wisata yang perlu dijaga pasca-mudik.(@red