JAKARTA – BELA RAKYAT – Penanganan dugaan pencabulan terhadap seorang siswi SMA berusia 17 tahun di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ashari Tambunan. Ia mengingatkan pentingnya memastikan proses hukum berjalan tuntas sekaligus memberikan perhatian terhadap kondisi dan masa depan korban.
Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Agustus 2026 tersebut baru berujung pada penetapan dan penahanan tersangka pada 11 November 2026. Menurut Ashari, rentang waktu tersebut perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum agar penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan anak, dapat berlangsung lebih responsif.
Ia memahami bahwa proses hukum membutuhkan tahapan dan ketelitian. Namun, hal itu tidak boleh mengesampingkan kebutuhan korban untuk memperoleh kepastian, perlindungan, dan pendampingan selama proses berjalan.
“Yang perlu kita pastikan adalah korban tidak merasa sendirian. Proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya, tetapi pada saat yang sama negara juga harus hadir memberikan perlindungan dan memastikan korban mendapatkan hak-haknya,” ujar Ashari.
Ia meminta aparat penegak hukum terus mengawal perkara tersebut secara profesional dan transparan. Setiap tahapan penyidikan perlu dilakukan secara cermat agar penanganannya memberikan kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan.
Ashari juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, sekolah bukan semata-mata tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, melainkan lingkungan yang harus memberikan rasa aman bagi setiap peserta didik.
Karena itu, dugaan keterlibatan seorang kepala sekolah dalam perkara tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, terkait pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan sekolah.
Ia mendorong penguatan mekanisme pengaduan yang mudah diakses siswa, disertai jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi mereka yang berani menyampaikan laporan. Dengan demikian, setiap dugaan kekerasan dapat segera ditangani tanpa membuat korban takut atau merasa tertekan.
Di sisi lain, Ashari mengingatkan bahwa pemulihan korban harus memperoleh perhatian yang sama pentingnya dengan proses penegakan hukum. Ia meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta instansi terkait memastikan tersedianya layanan pendampingan psikologis, medis, hukum, dan pendidikan.
Menurutnya, pengalaman kekerasan seksual dapat meninggalkan dampak yang tidak sederhana. Oleh sebab itu, korban membutuhkan dukungan berkelanjutan agar dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pendidikan dengan rasa aman.
“Jangan sampai setelah kasusnya menjadi perhatian publik, kemudian korban justru harus menghadapi semuanya sendiri. Kita perlu memastikan ada pendampingan yang berkelanjutan, sehingga hak-hak dan masa depan anak tetap terlindungi,” katanya.
Ashari berharap penanganan kasus di Kendari dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan anak, terutama di lingkungan pendidikan. Upaya pencegahan, pengawasan, dan keberanian menindaklanjuti laporan harus berjalan beriringan.
Baginya, keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual tidak hanya diukur dari proses hukum terhadap terduga pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan korban memperoleh keadilan, perlindungan, dan kesempatan untuk memulihkan kehidupannya.








