JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono beserta seluruh jajaran Polda Jawa Timur atas keberhasilan mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), pemilik restoran di Kabupaten Sidoarjo. Dalam perkara tersebut, FD telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan eksploitasi terhadap 19 pekerja, termasuk seorang anak.
Gus Falah menilai langkah tegas Polda Jawa Timur tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari praktik perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono beserta seluruh jajaran Polda Jatim. Pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi praktik perdagangan orang dan eksploitasi manusia,” ujar Gus Falah, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Anggota DPR Dapil Jawa Timur X tersebut, kasus ini sangat memprihatinkan karena dugaan eksploitasi tidak hanya menyasar pekerja dewasa, tetapi juga melibatkan seorang anak.
“Ketika seorang anak turut menjadi korban, persoalannya menjadi semakin serius. Anak merupakan kelompok rentan yang secara konstitusional dan hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap anak,” tegasnya.
Gus Falah juga menyoroti informasi penyidikan Polda Jatim yang mengungkap dugaan praktik eksploitasi berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.
Berdasarkan keterangan kepolisian, para pekerja direkrut melalui media sosial dan diikat dengan perjanjian kerja. Namun, mereka diduga tetap dipaksa bekerja meskipun restoran belum beroperasi, dengan upah berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
Bahkan, lanjutnya, para pekerja diduga diancam dengan denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan.
“Praktik seperti ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan hubungan industrial biasa. Apabila terdapat unsur pemaksaan, eksploitasi, dan perdagangan orang, maka negara harus hadir melalui penegakan hukum yang tegas,” ungkap Gus Falah.
Ia menegaskan bahwa status kewarganegaraan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa di hadapan hukum.
“Siapa pun orangnya, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, harus tunduk pada hukum Indonesia ketika melakukan aktivitas di wilayah Republik Indonesia. Tidak boleh ada warga negara asing yang merasa kebal hukum dan dapat mengeksploitasi pekerja di negeri ini,” tandasnya.
Ia pun mengapresiasi koordinasi Polda Jatim dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dalam penyediaan rumah aman dan layanan pendampingan bagi para korban.
“Manusia bukan komoditas. Pekerja bukan budak yang bisa diperlakukan semena-mena. Negara kita berdiri di atas Pancasila dan konstitusi yang menjunjung tinggi martabat manusia. Karena itu, praktik perdagangan orang harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” pungkas Gus Falah.
