JAKARTA – Upaya mempercepat proses pembentukan undang-undang di DPR RI harus tetap berjalan seiring dengan penguatan kualitas regulasi dan keterlibatan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta, dalam merespons rencana penerapan mekanisme fast track legislation.
Nyoman menilai, kecepatan dalam menghasilkan produk hukum memang diperlukan, terutama ketika negara menghadapi persoalan mendesak yang membutuhkan kepastian regulasi. Namun, percepatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kajian ilmiah maupun aspirasi masyarakat.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, pembentukan undang-undang tetap harus berlandaskan kajian akademis yang kuat dan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.
“Pertama, harus ada kajian akademis, itu mutlak. Kedua, harus ada partisipasi yang bermakna,” ungkap Nyoman kepada Parlementaria setelah mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima hasil akhir sebuah kebijakan. Publik memiliki hak untuk mengetahui rencana pembentukan undang-undang, memperoleh penjelasan mengenai materi yang dibahas, serta menyampaikan pendapat agar menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang.
Karena itu, mekanisme fast track legislation tetap harus menyediakan ruang bagi pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Nyoman menegaskan, jalur cepat tersebut bukan berarti proses legislasi dapat diselesaikan tanpa tahapan yang semestinya. Percepatan lebih diarahkan pada pengaturan waktu dan efektivitas jadwal pembahasan, sementara substansi dan prosedur tetap harus dipenuhi.
Ia menyebutkan, mekanisme tersebut sebaiknya digunakan secara selektif untuk RUU yang benar-benar mendesak, menyangkut kepentingan nasional, hajat hidup masyarakat luas, atau kebutuhan strategis negara.
Selain itu, Nyoman turut menyoroti keberlanjutan pembahasan RUU yang belum rampung ketika masa keanggotaan DPR berakhir. Ia mengusulkan agar RUU yang belum selesai disampaikan dalam rapat paripurna untuk kemudian menjadi perhatian DPR periode berikutnya melalui mekanisme Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Terkait pembahasan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nyoman berharap prosesnya dapat diselesaikan dalam masa sidang berjalan.
Bahkan, ia memasang target agar pembahasan regulasi tersebut tidak berlangsung lebih dari dua minggu. Menurutnya, RUU ini memiliki posisi strategis karena akan menjadi pedoman dalam proses pembentukan undang-undang di DPR.
“Karena ini menjadi pedoman prosedur pembentukan undang-undang di DPR, menurut saya jangan lebih dari dua minggu. Targetnya harus selesai pada masa sidang ini,” pungkasnya.
Pernyataan Nyoman tersebut menegaskan bahwa reformasi proses legislasi tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat sebuah undang-undang disahkan, tetapi juga dari kualitas kajian, keterbukaan proses, dan sejauh mana suara masyarakat benar-benar diperhitungkan dalam kebijakan negara.
