JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan segera dimulai. Menurutnya, perkembangan teknologi digital yang semakin canggih membutuhkan regulasi tegas untuk memastikan praktik penyadapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Nyoman menilai penyadapan merupakan kewenangan yang memiliki konsekuensi serius terhadap perlindungan privasi, keamanan, dan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, negara harus menghadirkan aturan yang jelas mengenai siapa saja yang berwenang melakukan penyadapan, apa tujuan pelaksanaannya, serta bagaimana hasil penyadapan dapat digunakan secara sah.
Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan perangkat penyadapan oleh aparat negara. Ia berpandangan bahwa pengadaan perangkat tersebut harus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kualitas, kapasitas, serta penggunaannya dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penggunaan teknologi penyadapan tidak boleh berlangsung tanpa pengawasan. Setiap perangkat dan aktivitas penyadapan harus memiliki dasar hukum serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Nyoman mengungkapkan bahwa RUU Penyadapan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Karena itu, ia meminta agar DPR tidak menunda pembahasannya dan segera menjadwalkan proses legislasi tersebut.
Ia berharap pembahasan dapat dimulai pada masa sidang berjalan atau paling lambat pada masa sidang berikutnya.
Urgensi regulasi ini semakin terasa setelah mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nyoman menegaskan, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut pribadi Presiden, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan dan keamanan institusi kepala negara.
Menurutnya, kepala negara merupakan pemegang kendali pemerintahan sekaligus panglima tertinggi. Karena itu, apabila terdapat dugaan penyadapan terhadap kepala negara, persoalan tersebut harus dipandang sebagai masalah serius yang menyangkut kepentingan negara.
Di luar persoalan tersebut, Nyoman melihat ketidakjelasan aturan penyadapan juga berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kekhawatiran dapat dirasakan berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara, politisi, pelaku usaha, jurnalis, hingga masyarakat sipil.
Ia tidak ingin masyarakat terus hidup dalam ketakutan akibat ketidakpastian mengenai kemungkinan penyadapan terhadap aktivitas komunikasi dan kehidupan pribadi mereka.
RUU Penyadapan, menurut Nyoman, harus mampu memberikan kepastian mengenai prosedur, kewenangan, tujuan, serta batasan objek penyadapan. Dengan demikian, kewenangan negara dalam mendukung penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.
Penyadapan memang dapat menjadi instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi oleh aturan yang ketat agar tidak berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.
Nyoman menegaskan pentingnya segera membahas regulasi tersebut demi menciptakan sistem penyadapan yang transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
Pesan utamanya, negara harus mampu menjaga keamanan sekaligus melindungi privasi masyarakat. Jangan sampai kemajuan teknologi justru membuat warga negara merasa selalu diawasi dan kehilangan rasa aman.
