JAKARTA – Ketua Presidium Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Krisnadwipayana (MR KAHMI UNKRIS), Dr. Hermanto Tanjung, meminta DPR RI tidak mengabaikan aspirasi masyarakat terkait polemik konstitusional yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Hermanto menegaskan bahwa MR KAHMI UNKRIS menyampaikan pernyataan sikap sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi demokrasi, supremasi hukum, dan masa depan konstitusi Indonesia.
Menurut Hermanto, DPR RI harus mengambil peran aktif dalam merespons perkembangan persoalan tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Ia secara khusus mendorong agar DPR segera menggelar pembahasan terkait aspirasi pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
“Setelah pernyataan ini, tentu ada langkah-langkah berikutnya. Kami akan bersurat kepada DPR dan Kepolisian Republik Indonesia untuk beraudiensi serta menyampaikan masukan terkait situasi yang berkembang,” kata Hermanto.
Ia menjelaskan, langkah tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan bagian dari upaya mendorong penyelesaian persoalan bangsa melalui jalur konstitusional.
Hermanto juga mengajak Gibran untuk menunjukkan sikap kenegarawanan dalam menghadapi berbagai tuntutan dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Baginya, penghormatan terhadap proses hukum, etika, dan moral penyelenggaraan negara merupakan hal penting yang harus menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa.
“Ini adalah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk bisa berbenah secara konstitusional. Kita berharap Gibran menunjukkan kenegarawanannya untuk menerima semua proses ini,” ujarnya.
Hermanto menegaskan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tanggung jawab mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Karena itu, ia berharap parlemen tidak bersikap pasif dalam menyikapi persoalan tersebut.
Ia bahkan menggunakan analogi pertandingan sepak bola untuk menggambarkan pentingnya ketegasan dalam menjalankan aturan.
“Seperti pemain bola yang sudah mendapatkan kartu merah, tetapi masih bermain di lapangan. Menurut saya, kesempatan Gibran untuk mundur sudah hilang momentumnya. Oleh karena itu, sekarang bolanya ada di DPR,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hermanto menyampaikan bahwa MR KAHMI UNKRIS masih menaruh kepercayaan kepada DPR RI untuk menjalankan tanggung jawabnya. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, menurutnya, harus dijawab melalui keberanian menyerap aspirasi dan menjalankan fungsi konstitusional secara bertanggung jawab.
Tidak hanya menyoroti persoalan Wakil Presiden, MR KAHMI UNKRIS juga menyampaikan perhatian terhadap dugaan kasus penyadapan ilegal yang turut menjadi perhatian publik.
Dalam pernyataan sikap tertanggal 11 November 2026, organisasi tersebut mendukung pengusutan tuntas dugaan penyadapan ilegal, pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta penegakan hukum secara adil dan transparan.
MR KAHMI UNKRIS juga mendorong pembenahan institusi kepolisian dari oknum yang terbukti melakukan pelanggaran serta penguatan kembali nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.
Melalui dua isu utama tersebut, Hermanto menegaskan bahwa kepedulian terhadap bangsa harus diwujudkan melalui sikap kritis, keberanian menyampaikan aspirasi, dan komitmen menjaga konstitusi.
MR KAHMI UNKRIS selanjutnya berencana menindaklanjuti pernyataan sikap dengan mengajukan audiensi kepada DPR RI dan Kepolisian Republik Indonesia agar berbagai masukan organisasi dapat disampaikan secara langsung melalui saluran kelembagaan.
