JAKARTA – Sejumlah pihak mengecam kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pemotongan pemerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Di antaranya, Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Suhud Alynudin menilai pemotongan pemerima KJMU tidak tepat di tengah kondisi ekonomi seperti ini.
Alasan Pemprov DKI, penerima KJMU sebagian tidak tepat sasaran, karena sebagian penerimanya adalah dari kalangan keluarga mampu.
Menurut Suhud, sama seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mengalami revisi, saat ini banyak warga Jakarta yang mempertanyakan dan mengeluh karena tiba-tiba nama anaknya dicoret dari penerima manfaat program itu.
Suhud menilai, pengurangan penerima manfaat program KJP maupun KJMU di tengah situasi ekonomi masyarakat yang bekum stabil akibat dampak Cobid 19 dan krisis ekonomi global, tidaklah bijaksana. Apalagi yang disasar oleh Pemprov DKI adalah program pendidikan.
“Pendidikan adalah inveatasi masa depan. Kita harus lakukan apa pun untuk memastikan program pendidikan di Jakarta berjalan baik,” ujar Suhud.
Lebih lanjut Suhud menyatakan, jika Pemprov ingin melakukan efisiensi karena keterbatasan anggaran, baiknya mengambil dari pos lain.
Pemangkasan jumlah penerima manfaat program pendidikan, sama saja dengan merancang masa depan suram.
“Jika hal ini terus dijalankan oleh PJ Gubernur Heru, memperlihatkan dia tidak punya visi tentang masa depan Jakarta. Tak sejalan dengan tagline Jakarta menjadi kota global,” ujar Suhud.
