Breaking News
Polsek Krembangan Amankan Komplotan Curanmor Yang Beraksi di Dupak Surabaya Kowal Wilayah Surabaya Gelar Anjangsana Jelang HUT Ke-62, Kunjungi Purnawirawan dan Kowal Kodiklatal yang Sakit PNS Kodiklatal Surabaya Gelar Aksi Donor Darah dalam Rangka HUT KORPRI ke-53 Tahun 2024 Jalin Kebersamaan, Dankodiklatal Tatap Muka Dengan Personel Satdik-4 Manado *HUT KE-79 PGRI, DPC GARUT SUMBANG HADIAH JALAN SEHAT* Garut, Ketua DPC PWDPI Kabupaten Garut Asep R, Memberikan Apresiasi kepada Korwil bidang Pendidikan dan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Cisurupan, dalam Rangka Hari Ulang Tahun PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia ) ke 79 yang diselenggarakan Kamis 21 Nopember, dengan berbagai kegiatan Diantaranya jalan Santai yang di ikuti sekolah Sokolah di wilayah kerja Korwil Dinas Pendidikan Cisurupan. Dalam Acara Tersebut DPC PWDPI – Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia, Kabupaten Garut Ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan Beberapa Hadiah dalam rangka ikut memeriahkan acara tersebut, Semoga dengan ikutnya partisipasi dapat lebih mempererat silaturahmi dan kemitraan diantara rekan rekan jurnalistik dalam rangka menjalankan tugas Jurnalistik yang Proposional, profesional dengan berpedoman kepada KEWI – Kode Etik Wartawan Indonesia, dan UU no. 40 tahun 1999 Tentang PERS, dan Dinas pendidikan Seperti yang dituturkan Asep R Ketua DPC PWDPI Kabupaten Garut. Dalam Sambutan nya Korwil Dinas Pendidikan Cisurupan, Kurnaedi M.pd Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Organisasi PWDPI-Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia DPC Kabupaten Garut yang telah ikut berpartisipasi dalam memeriahkan acara Ulang Tahun PGRI Ke 79 dengan berbagai acara, seperti jalan santai yang Awal star dari depan Kantor korwil Dinas Pendidikan Cisurupan, dengan berbagai macam hadiah buat peserta sebagai cindera mata yang semata mata, agar acara tersebut lebih meriah. ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Pengurus PGRI cabang Cisurupan Sebagai Panitia, dan kepada Jajaran Muspika Kecamatan Cisurupan dan semua stakeholder yang telah mendukung dan ikut memeriahkan acara yang kami selenggarakan dari awal sampai akhir, hingga berjalan aman, tertib dan lancar, seperti yang kami harapkan.dan kami ucapkan terima kasih kepada Finalis putri olahraga Bulu tangkis, yang telah mengharumkan nama Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Cisurupan tuturnya (Ar)
banner 728x90

Mantan Menko Polhukam MAHFUD MD Berkata negara saat ini sedang berada dalam bahaya oleh permainan hukum para mafia

20240612 5646
banner 120x600

JAKARTA – wartamerdeka ,”Mahfud MD exs Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Berkata negara saat ini sedang berada dalam bahaya oleh permainan hukum para mafia.

Bukan hanya itu , Mahfud MD menyebut ada aparat bobrok yakni menjadikan tersangka orang tidak bersalah.

Ia mengatakan negara ini sedang bahaya oleh permainan hukum para mafia kemudian aparat-aparat bobrok, yang lebih gila lagi apa? Kalau ada misalnya kasus.

Mahfud mengatakan dalam youtube pribadinya,”Saya pernah ada kasus orang tidak bersalah ditetapkan, disidik, dijadikan tersangka penyidikan, saya panggil satu-satu, enggak salah orang ini,” Senin (11/6/2024) malam.

Memberantas mafia hukum tidak bisa hanya di tangan menteri. Bahkan, pemberantasan mafia hanya bisa di tangan Presiden. “Nah ini saya kira perlu kolektif, ndak hanya seorang menteri ya, semuanya ini.”tegasnya.

Mahfud mengatakan,”kalau saya simpel aja, kalau dari sudut hukum tata negara dan sudut ilmu politik kalau Presiden mau, bisa semuanya. Kalau Presiden mau bisa. Apa yang tidak bisa di tangan Presiden, apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi Presiden ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear, kalau ndak selesai seminggu saya ambil tindakan. Bisa kan Presiden.

Ia berharap pemerintahan baru yang hanya tinggal beberapa bulan saja bisa melakukan pemberantasan mafia hukum. “Nah itulah sebabnya saya berharap pemerintahan baru bisa melakukan ini. Kecuali kalau ya sudahlah ancur-ancuran aja nunggu sanksi otonom tadi, sanksi sosial kehancuran moral gitu,” lanjutnya.

Mahfud mengatakan,”saat menjadi Menko Polhukam seharusnya hanya bersifat administratif, namun dia harus langsung masuk untuk mengintervensi penanganan kasus seperti kasus Ferdy Sambo beberapa waktu lalu. “Padahal menteri Koordinator itu sifatnya administratif kalau terlalu cepat tarik, dorong gitu. Tapi kalau sampai masuk kasus itu keterlaluan,” tuturnya.

Ia juga mengatakan,”Kayak kasus Sambo itu kan betapa saya harus berbenturan dengan DPR, dengan ini, saya lakoni saja gitu. Tapi terukur, saya tidak ingin negara ini hancur. Begitu kasus Sambo masuk, ya sudah ini kan ada rangkaian ini, rangkaian itu, ya sudah saya ndak masuk lagi sesuai dengan anunya masing-masing,”sambungnya.

Penulis: SawijanEditor: Sawijan wartamerdeka