banner 728x90
Daerah  

Realisasi Aspal Di Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang Lewat Pokir DPRD Abdul Qodir

1756297626335
banner 120x600

WMC || Malang, Aspirasi masyarakat yang di salurkan lewat Pokok Pikiran “Pokir” yang di serap oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Reses atau rapat dengar pendapat telah di realisasikan pengaspalan di Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Yudi Wahono Sebagai Perangkat Desa Gadingkulon Jabatan Kepala Seksi Pemerintah beserta jajarannya, sangat berterimakasih kepada Bapak Abdul Qodir Yang sudah merealisasikan pengaspalan di dua tempat yang berada Di Dusun Perinci Rt 17 dan Dusun Krajan Rt 11 Desa Gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang seluas 325 meter2 disetiap dusun pada hari Rabu, 27 Agustus 2025 sekitar di mulai pukul 14.00 WIB.

1756302761772

Sekretaris PAC PDI Perjuangan kecamatan DAU Kabupaten Malang, Dody Agustino mengawal program pokir ini berperan memastikan bahwa pelaksanaan program pokir sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, bukan sebagai alat transaksi atau penyalahgunaan wewenang.
Kata Dody, Reses disetiap tahunnya ada dalam 3 periode, pada bulan februari 2025 periode 1 sudah diadakan Survei pertama dari Bina Marga dan selanjutnya di bulan Agustus survei ke dua dengan minggu berikutnya realisasi pengaspalan 2 tempat sepanjang 325 m2 disetiap dusun tersebut.

Respons positif datang dari warga setempat yaitu Gembong salah satu warga Desa Gadingkulon mengucapkan terimakasih kepada Bapak Abdul Qodir atas perhatianya terhadap kebutuhan masyarakat Desa ini. karena Jalan tersebut adalah aktifitas jalan umum untuk kebutuhan setiap harinya dalam kegiatan pertanian kususnya petani Jeruk.
Dan Ini adalah bukti nyata sinergi antara Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata, Kata Gembong.

Dalam kesimpulan, manfaat program pokir adalah meningkatkan partisipasi masyarkat dalam proses pembangunan daerah dan menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih eksklusif dan beroriantasi pada kepentingan publik. Memastikan akuntabilitas dan transparasi dalam penggunaan publik. (vickry)