Nabire Papua Tengah|wartameedeka.com – Kepolisian Resor (Polres) Nabire menyatakan tidak memberikan izin terhadap rencana aksi demo damai yang direncanakan oleh Forum Independen Mahasiswa (FIM) West Papua di Gedung DPR Papua Tengah, Senin, 7 April 2025.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena surat pemberitahuan aksi yang masuk tidak mencantumkan penanggung jawab kegiatan serta jumlah massa yang akan terlibat di setiap titik aksi.
“Surat pemberitahuan baru masuk tadi pagi. Di dalamnya tidak ada nama penanggung jawab maupun data jumlah massa yang jelas. Oleh karena itu, Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tidak dapat kami keluarkan,” kata AKBP Tatiratu dalam keterangan pers di Mapolres Nabire, Minggu (6/4).
Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian telah berupaya melakukan koordinasi dengan koordinator lapangan aksi setelah muncul edaran seruan aksi tutup PT Freeport. Namun, kehadiran petugas di lapangan ditolak oleh pihak penyelenggara aksi.
“Petugas kami mencoba menemui pihak korlap, namun ditolak dan mereka menyampaikan bahwa akan bertemu langsung di lapangan besok,” ungkapnya.
Selain itu, Tatiratu menyebut bahwa saat ini masih dalam masa libur Hari Raya, yang berlangsung hingga 8 April 2025. Hal tersebut turut mempengaruhi pertimbangan keamanan dan operasional di lingkungan pemerintahan 460 Personel Dikerahkan, Aksi Long March Dilarang
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum, Polres Nabire bersama unsur TNI menyiapkan 460 personel gabungan. Enam titik strategis di wilayah Nabire akan menjadi fokus pengamanan, dengan 60 personel cadangan turut disiagakan.
Kapolres menekankan pentingnya setiap tindakan di lapangan mengikuti prosedur operasional standar (SOP), dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis. (M. Irfan)
Editor.ManWen.Wmc
