BANJARMASIN – Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong penguatan sinergi antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan dan Polda Kalsel dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci untuk memperkuat efektivitas penindakan sekaligus memperluas upaya pencegahan narkoba di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Habib Aboe saat melaksanakan kegiatan reses dengan mengunjungi BNNP Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya menyelaraskan langkah pemberantasan narkoba dengan program Quick Wins atau program prioritas 100 hari Kapolri yang menitikberatkan pada penanganan persoalan narkotika.
“Saya melihat pemberantasan narkoba harus menjadi agenda bersama. Ketika salah satu program prioritas 100 hari Kapolri memberikan perhatian pada penanganan narkoba, ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara BNNP dan Polda Kalsel. Jangan sampai masing-masing bekerja sendiri-sendiri, padahal musuh yang kita hadapi sama,” ujar Habib Aboe.
Menurutnya, BNNP dan Polda Kalsel memiliki peran strategis yang dapat saling melengkapi. Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui pertukaran informasi dan data, pemetaan jaringan peredaran narkoba, operasi bersama, serta penguatan langkah pencegahan dan rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkotika.
“Kalau BNNP dan Polda bergerak bersama, dampaknya terhadap pemberantasan narkoba akan jauh lebih kuat. Informasi yang dimiliki masing-masing lembaga bisa disatukan, pemetaan jaringan dapat dipertajam, dan langkah penindakan bisa dilakukan secara lebih terarah. Tujuannya menangkap pelaku sekaligus memutus mata rantai peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya,” tegas Anggota DPR RI Dapil Kalsel 1 tersebut.
Habib Aboe menilai, tantangan pemberantasan narkoba di Kalimantan Selatan membutuhkan pendekatan yang terpadu. Penindakan terhadap bandar dan pengedar harus berjalan beriringan dengan pencegahan di lingkungan masyarakat, edukasi bagi generasi muda, serta penanganan yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkotika.
Ia juga menyoroti hasil pemetaan kawasan rawan narkoba di Kalimantan Selatan yang mencatat sebanyak 362 kawasan, terdiri atas 15 kawasan kategori bahaya dan 347 kawasan kategori waspada. Data tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa ancaman narkoba membutuhkan perhatian serius dan langkah penanganan yang terukur.
“Angka 362 kawasan rawan ini tidak boleh kita pandang sebagai data statistik semata. Di balik angka tersebut ada masyarakat, keluarga, dan generasi muda yang harus kita lindungi. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara bersama-sama dengan menentukan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kondisi di lapangan,” jelas anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Ia mendorong agar BNNP dan Polda Kalsel menyusun langkah tindak lanjut berdasarkan pemetaan tersebut. Kawasan dengan kategori bahaya perlu mendapatkan perhatian intensif melalui pengawasan, penindakan terhadap jaringan pengedar, serta intervensi sosial. Sementara itu, kawasan kategori waspada harus diperkuat melalui deteksi dini, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan tokoh masyarakat serta pemuda.
“Jangan menunggu suatu kawasan menjadi merah atau masuk kategori bahaya baru kita bergerak. Kawasan waspada juga harus ditangani sejak dini. Kita perlu memastikan masyarakat memiliki ketahanan terhadap pengaruh narkoba, sekaligus mempersempit ruang gerak para pengedar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Habib Aboe menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba tidak cukup hanya diukur dari jumlah penangkapan atau barang bukti yang disita. Menurutnya, indikator keberhasilan yang lebih mendasar adalah berkurangnya peredaran narkoba, menurunnya tingkat kerawanan kawasan, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta semakin terlindunginya generasi muda dari bahaya narkotika.
Ia berharap momentum program prioritas Kapolri dapat dimanfaatkan untuk membangun koordinasi yang lebih konkret antara BNNP dan Polda Kalsel, termasuk melalui evaluasi berkala, pembagian peran yang jelas, dan penetapan sasaran bersama.
“Semangatnya harus sama, komitmennya harus sama, dan targetnya juga harus terukur. Kita ingin Kalimantan Selatan semakin kuat dalam menghadapi ancaman narkoba. Kalau BNNP dan Polda bersinergi secara konsisten, didukung pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, saya optimistis upaya pemberantasan narkoba akan memberikan hasil yang lebih nyata,” pungkas Habib Aboe.
