WMC||Sidoarjo— Ketegangan politik di Kabupaten Sidoarjo kian memuncak. Dualisme kepemimpinan di pucuk pemerintahan daerah tak lagi ditoleransi publik. Gabungan LSM dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo menggeruduk Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Kamis (5/2/2026), menuntut rekonsiliasi total antara Bupati H. Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa konflik internal kepala daerah telah dinilai menghambat roda pemerintahan dan mencederai pelayanan publik. Massa menegaskan, pertikaian elite bukan sekadar persoalan personal, melainkan telah menjelma menjadi ancaman serius bagi stabilitas birokrasi dan kepentingan rakyat Sidoarjo.
Audiensi yang berlangsung panas dan sarat tekanan itu akhirnya memaksa Bupati H. Subandi menyatakan sikap terbuka untuk islah. Di hadapan perwakilan aliansi, Subandi mengklaim siap mengesampingkan ego politik demi menjaga marwah pemerintahan daerah.
“Saya siap kapan pun untuk islah demi Sidoarjo. Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun,” tegas Subandi.
Ia juga mengingatkan bahaya laten dualisme kepemimpinan yang berpotensi menyeret Aparatur Sipil Negara (ASN) ke dalam tarik-menarik kepentingan politik, yang pada akhirnya melumpuhkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Namun, pernyataan tersebut justru dibayangi kekecewaan mendalam. Ketidakhadiran Wakil Bupati dalam forum audiensi dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik dan memicu kemarahan peserta aksi.
Moh. Waldi, S.H., perwakilan GRIB Jaya, melontarkan kritik keras atas absennya orang nomor dua di Sidoarjo tersebut.
“Ini ironi. Saat masyarakat datang dengan niat baik menagih masa depan Sidoarjo, Wakil Bupati justru tidak hadir. Ini menimbulkan tanda tanya besar soal komitmen kepemimpinan,” tegas Waldi.
Menurutnya, sikap tersebut berpotensi memperlebar jurang konflik di internal pemerintahan daerah. Ia menegaskan, Aliansi Peduli Sidoarjo tidak akan berhenti pada satu kali audiensi.
“Kami tidak akan diam. Jika hari ini Wakil Bupati memilih absen, maka kami akan datang langsung. Aksi damai di kediaman Wakil Bupati sedang kami siapkan sebagai bentuk tekanan politik dan moral,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan aktivis lainnya. Sugeng, dari Ormas KORAK, mengingatkan agar janji islah tidak dijadikan sekadar komoditas pencitraan untuk meredam tekanan publik. Sementara Parmuji dari GMBI menegaskan bahwa pernyataan Bupati telah menjadi janji politik terbuka di hadapan masyarakat.
“Pernyataan Bupati hari ini kami catat sebagai komitmen publik. Jika islah tidak terjadi, maka publik berhak mempertanyakan siapa yang sebenarnya menghambat harmonisasi kepemimpinan di Sidoarjo,” tegas Parmuji.
Aliansi Peduli Sidoarjo menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga terjadi rekonsiliasi nyata. Mereka menilai, jika konflik elite terus dipelihara, maka yang menjadi korban bukan hanya ASN, tetapi seluruh masyarakat Sidoarjo.
Sidoarjo kini berada di persimpangan krusial: rekonsiliasi demi stabilitas pemerintahan, atau konflik berkepanjangan yang mengorbankan kepentingan rakyat.
red/tim
