KAMPAR, Wartamerdeka.com – Di balik geliat pembangunan yang kerap digaungkan, potret kerentanan sosial masih nyata dirasakan sebagian warga di pelosok Kabupaten Kampar. Hal itu terlihat dalam kegiatan pembagian sembako sebanyak 30 paket yang digelar di Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Jumat (30/01/2026).
Kegiatan sosial ini dihadiri unsur Polsek Tapung Hulu yang diwakili Jimmy Sibarani, Camat Tapung Hulu, serta Insan Pers Keadilan Tapung Hulu. Paket sembako tersebut berasal dari kepedulian dua perusahaan, yakni PT RKKS sebanyak 20 paket dan PT Madumas sebanyak 10 paket, yang disalurkan langsung kepada warga kurang mampu.
Sejumlah lansia dan masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas tampak menerima bantuan dengan raut haru. Bagi mereka, sembako bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan bukti bahwa masih ada pihak yang peduli terhadap kesenjangan yang mereka alami setiap hari.
Namun di balik kegiatan yang sarat nilai kemanusiaan ini, muncul catatan kritis: mengapa kebutuhan dasar warga masih harus bergantung pada kepedulian perusahaan dan solidaritas sosial, sementara negara dan pemerintah daerah seolah hadir sebatas seremoni?
Insan Pers Keadilan Tapung Hulu menilai, kegiatan ini patut diapresiasi, namun tidak boleh dijadikan pengganti tanggung jawab negara. Pemerintah kecamatan dan desa didorong lebih aktif memetakan warga rentan serta memastikan program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak sekadar formalitas administrasi.
“Kepedulian perusahaan dan masyarakat sipil tidak boleh menutupi fakta bahwa masih ada pekerjaan rumah besar dalam pengentasan kemiskinan di tingkat desa,” ujar salah satu perwakilan pers di sela kegiatan.
Kehadiran aparat kepolisian dan pemerintah kecamatan diharapkan bukan hanya sebagai simbol pengawasan, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
Pembagian 30 paket sembako ini menjadi pengingat keras bahwa di tengah angka dan laporan pembangunan, masih ada warga yang bertahan hidup dari uluran tangan solidaritas. Negara dan pemerintah daerah dituntut hadir lebih nyata—bukan hanya dalam foto, tetapi dalam kebijakan yang menyentuh dapur rakyat.
Editor: AN
