MUNA – Perjuangan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menghadirkan program bedah rumah bagi masyarakat Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, mulai menunjukkan hasil konkret. Sebanyak 400 unit bantuan rumah layak huni dipastikan akan digulirkan pada 2026 melalui kolaborasi aspirasi DPR RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Program tersebut menjadi salah satu bantuan perumahan terbesar yang diterima Kabupaten Muna Barat sejak berdiri sebagai daerah otonom baru. Di tengah masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di wilayah pedesaan dan kepulauan, bantuan itu dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.
Bupati La Ode Darwin mengungkapkan, total bantuan terdiri atas 346 unit yang berasal dari jalur aspirasi Ridwan Bae dan tambahan 54 unit bantuan langsung dari Kementerian PKP.
“Alhamdulillah, Muna Barat mendapatkan bantuan program bedah rumah tahun 2026. Sebanyak 346 unit berasal dari aspirasi Bapak Ridwan Bae dan tambahan 54 unit dari Kementerian PKP,” ujar La Ode Darwin.
Menurutnya, awalnya Muna Barat hanya memperoleh alokasi bantuan dari jalur aspirasi DPR RI. Namun setelah pemerintah daerah melakukan komunikasi intensif dengan kementerian terkait, daerah tersebut kembali mendapatkan tambahan kuota rumah layak huni.
Ridwan Bae Dinilai Konsisten Perjuangkan Infrastruktur dan Perumahan
Di internal DPR RI, Ridwan Bae dikenal aktif memperjuangkan program infrastruktur dan pembangunan kawasan permukiman, khususnya untuk wilayah Sulawesi Tenggara.
Sebagai pimpinan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, transportasi, hingga perumahan rakyat, Ridwan Bae memiliki peran strategis dalam memperjuangkan distribusi program pemerintah pusat ke daerah.
Program bedah rumah di Muna Barat disebut menjadi salah satu bentuk nyata aspirasi yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah warga menyebut bantuan rumah layak huni sangat dibutuhkan karena banyak keluarga masih tinggal di rumah semi permanen dengan kondisi memprihatinkan.
Di beberapa desa, masih ditemukan rumah berdinding papan lapuk, beratapkan seng bocor, serta lantai tanah yang rawan menimbulkan gangguan kesehatan.
Faktor ekonomi dan tingginya biaya material bangunan di wilayah kepulauan membuat banyak warga kesulitan melakukan renovasi rumah secara mandiri.
Penyaluran Bantuan dan Potensi Persoalan Data
Meski program ini disambut positif, proses penyaluran bantuan tetap menjadi perhatian publik. Pemerintah daerah diminta memastikan program benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik sosial di masyarakat.
Pengalaman sejumlah program bantuan rumah sebelumnya di berbagai daerah menunjukkan persoalan data penerima kerap menjadi sumber konflik.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Muna Barat menyatakan akan melakukan verifikasi ketat terhadap calon penerima manfaat.
Verifikasi tersebut meliputi: kondisi fisik rumah, status ekonomi keluarga, legalitas lahan, hingga kepemilikan bangunan.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan masih terdapat warga yang menempati lahan turun-temurun tanpa dokumen kepemilikan formal. Kondisi ini berpotensi menjadi hambatan administrasi dalam pelaksanaan program.
Selain itu, sinkronisasi data kemiskinan antara pemerintah desa, kabupaten, dan pusat juga menjadi tantangan tersendiri agar bantuan tidak salah sasaran.
Pengawasan publik dan keterlibatan aparat desa dinilai penting untuk memastikan proses pendataan berlangsung transparan.
Program Bedah Rumah Dinilai Gerakkan Ekonomi Lokal
Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat, program bedah rumah juga diprediksi memberi dampak ekonomi bagi daerah.
Dengan jumlah mencapai 400 unit, kebutuhan material bangunan dipastikan meningkat dan mendorong aktivitas usaha lokal.
Sektor toko bangunan, jasa tukang, hingga tenaga kerja konstruksi diperkirakan ikut merasakan efek ekonomi dari proyek tersebut.
Bagi Muna Barat yang masih menghadapi keterbatasan investasi dan pembangunan infrastruktur dasar, program ini dinilai memiliki efek berganda terhadap perputaran ekonomi masyarakat desa.
Pemerintah daerah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan tepat waktu pada 2026 dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh wilayah Kabupaten Muna Barat.
Jika berjalan efektif dan tepat sasaran, program yang diperjuangkan Ridwan Bae tersebut tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan pembangunan kawasan permukiman yang lebih sehat serta berkelanjutan di Muna Barat.
