JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi atas keberhasilan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat dari Universitas Indonesia. Menurut Bamsoet, pencapaian akademik tersebut bukan sekadar prestasi pribadi, tetapi juga menjadi kontribusi penting bagi pengembangan pemikiran mengenai hubungan Islam, demokrasi, dan kehidupan bernegara di Indonesia.
Yusril dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Filsafat Universitas Indonesia setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Islam, Negara dan Demokrasi Dalam Pemikiran Mohammad Natsir: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial”.
Bamsoet mengatakan, kajian yang disusun Yusril menghadirkan perspektif ilmiah yang sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah tantangan demokrasi, meningkatnya polarisasi politik, serta derasnya arus informasi yang kerap memecah belah masyarakat, pemikiran Mohammad Natsir dinilai mampu menjadi rujukan dalam memperkuat persatuan nasional.
“Saya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra atas keberhasilannya meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia. Keberhasilan ini membuktikan bahwa seorang pejabat publik tetap mampu memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Disertasinya juga menunjukkan bahwa Islam, demokrasi, dan negara kebangsaan dapat berjalan selaras dalam bingkai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Ketua DPR RI ke-20 tersebut, substansi disertasi Yusril memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam tidak bertentangan dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Sebaliknya, keduanya dapat saling menguatkan dalam menciptakan pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan, supremasi hukum, serta kepentingan rakyat.
Ia menilai, pemikiran Mohammad Natsir yang diangkat dalam disertasi tersebut memiliki pijakan historis yang kuat. Natsir dikenal sebagai salah satu tokoh bangsa yang konsisten memperjuangkan demokrasi konstitusional serta menjadikan dialog sebagai jalan penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan.
Salah satu warisan penting Natsir, lanjut Bamsoet, adalah Mosi Integral tahun 1950 yang berhasil mendorong penyatuan kembali Indonesia dari bentuk Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa itu menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa.
“Pemikiran Mohammad Natsir menunjukkan bahwa agama tidak perlu diposisikan berseberangan dengan demokrasi. Nilai-nilai Islam justru dapat menjadi fondasi etika politik, memperkuat moralitas penyelenggara negara, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Gagasan seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi tantangan berupa politik identitas, penyebaran disinformasi, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga menilai keteladanan Mohammad Natsir menjadi pesan penting yang dapat dipetik dari disertasi Yusril. Menurutnya, seorang negarawan tidak hanya dikenang karena gagasannya, tetapi juga karena konsistensi menjaga etika politik dalam kehidupan berbangsa.
Bamsoet menuturkan, meski memiliki perbedaan pandangan dengan sejumlah tokoh nasional pada masanya, Mohammad Natsir tetap mengedepankan sikap saling menghormati, menjaga komunikasi, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik sesaat.
“Indonesia membutuhkan lebih banyak teladan seperti Mohammad Natsir. Perbedaan politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas. Demokrasi akan semakin kuat apabila dijalankan oleh para pemimpin yang memiliki integritas, menghormati perbedaan, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat,” tutup Bamsoet.
