JAKARTA: BELA RAKYAT – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan langkah cepat akan dilakukan untuk menangani penumpukan sampah di Kali Gendong, Jakarta Utara. Ia menyebut koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) segera digerakkan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Judistira mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sumber Daya Air (SDA), serta Pemerintah Kota Jakarta Utara agar persoalan sampah di kawasan tersebut dapat segera diatasi. Selain itu, ia juga meminta penguatan pengawasan di kawasan kali dan waduk untuk mencegah penumpukan sampah kembali terjadi.
“Dalam situasi seperti ini kita akan koordinasikan antar SKPD, termasuk DLH dan SDA serta Wali Kota Jakarta Utara, agar segera ditangani. Semua wilayah juga harus dijaga, jangan sampai sampah menumpuk di badan jalan maupun area perairan,” ujar Judistira kepada wartawan, Senin (21/6/2026).
Di sisi lain, Judistira menyoroti rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Jakarta yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Ia menyebut pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun hingga dapat beroperasi penuh.
Selama masa transisi tersebut, ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak boleh bergantung pada rencana jangka panjang semata. Pansus DPRD DKI Jakarta, kata dia, akan memastikan seluruh fasilitas yang sudah ada dapat dimanfaatkan secara optimal.
Saat ini, Jakarta disebut memiliki 31 unit TPS 3R di berbagai wilayah, di luar depo milik DLH. Selain itu, terdapat pula fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang yang perlu dioptimalkan untuk mengurangi beban pengelolaan sampah ibu kota.
“Semua fasilitas yang ada harus berfungsi maksimal. Ini penting untuk mengurangi tekanan sampah yang setiap hari terus bertambah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Judistira mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah mengkaji alternatif solusi berbasis lingkungan, termasuk pembangunan Biopori Jumbo di sejumlah titik di Jakarta. Lokasi yang dipertimbangkan antara lain taman kota dan aset milik BUMD.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Ia kembali menekankan pentingnya gerakan memilah sampah dari sumbernya sebagai langkah fundamental mengurangi beban pengelolaan sampah di Jakarta.
Dengan berbagai langkah tersebut, DPRD DKI Jakarta berharap penanganan sampah di ibu kota dapat dilakukan lebih cepat dalam jangka pendek, sekaligus lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.
