PALEMBANG -Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK menekankan pentingnya integrasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah guna mencegah tumpang tindih program serta memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja BAKN di Provinsi Sumatera Selatan bersama Wakil Gubernur Cik Ujang dan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel.
Amin menilai masih terdapat celah dalam perencanaan anggaran antara pusat dan daerah yang berpotensi menimbulkan inefisiensi. Karena itu, ia mendorong adanya penyelarasan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program.
“Kita tidak ingin ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri. APBN dan APBD harus saling mengisi, bukan justru tumpang tindih atau bahkan bertabrakan,” ujar Amin.
Menurutnya, sinkronisasi anggaran bukan hanya soal administrasi, melainkan menyangkut efektivitas pembangunan. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus memiliki arah yang jelas dan terukur dampaknya.
“Kalau perencanaannya tidak terintegrasi, maka output pembangunan juga tidak maksimal. Ini yang ingin kita perbaiki bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BAKN juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti hasil audit BPK sebagai bagian dari perbaikan tata kelola keuangan daerah. Amin menegaskan bahwa rekomendasi audit harus menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan berikutnya.
“Rekomendasi BPK itu bukan formalitas. Itu harus menjadi dasar perbaikan sistem, agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan transparan,” katanya.
BAKN, lanjut Amin, akan membawa berbagai temuan dan masukan dari daerah ke tingkat pusat untuk dibahas bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Ia berharap, melalui langkah tersebut, kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil daerah sekaligus memperkuat sinergi nasional.
“Kita ingin kebijakan fiskal yang adaptif, yang bisa menjawab persoalan daerah tanpa mengabaikan arah pembangunan nasional,” ungkapnya.
Amin juga mengingatkan bahwa otonomi daerah harus tetap dijalankan secara optimal, namun dengan koordinasi yang kuat agar tidak menimbulkan disparitas antarwilayah.
“Otonomi itu memberi ruang, tapi bukan berarti tanpa arah. Harus tetap dalam kerangka besar pembangunan nasional yang terintegrasi,” ujar Amin.
