JAKARTA – Upaya memperpendek daftar tunggu haji kembali menjadi perhatian serius DPR RI. Anggota Komisi VIII, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai jalur diplomasi internasional untuk membuka peluang penambahan kuota haji bagi Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, ia menegaskan bahwa pendekatan bilateral maupun multilateral harus dijalankan secara lebih intensif. Salah satunya melalui forum Organisasi Kerja Sama Islam yang dinilai strategis dalam membangun komunikasi antarnegara Muslim.
Menurut HNW, peluang peningkatan kuota tidak hanya bergantung pada kebijakan tetap, tetapi juga pada kemampuan Indonesia menjalin kesepakatan dengan negara lain. Terlebih, masih terdapat negara yang tidak menyerap kuota hajinya secara maksimal setiap tahun.
“Pemerintah perlu jeli melihat peluang kerja sama, termasuk kemungkinan pengalihan kuota dari negara yang tidak terpakai,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa perhitungan kuota haji saat ini masih menggunakan rasio standar berdasarkan jumlah penduduk Muslim. Padahal, dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, peluang untuk melakukan negosiasi peningkatan rasio dinilai terbuka lebar.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan penambahan kuota harus tetap memperhatikan regulasi yang berlaku, termasuk keseimbangan antara jemaah haji reguler dan khusus agar tetap adil dan proporsional.
HNW berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan pola lama, tetapi juga menghadirkan terobosan baru dalam diplomasi haji. Dengan langkah yang lebih progresif, antrean panjang yang selama ini menjadi keluhan masyarakat diharapkan dapat segera teratasi.
