JAKARTA – Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) mengambil langkah resmi dengan menyerahkan surat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD DPR RI) sebagai tindak lanjut atas polemik yang sempat mencuat terkait pernyataan anggota Komisi III DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
Surat tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal BASSRA, RKH Syafik Rofi’ie, kepada MKD DPR RI di Jakarta. Langkah ini menjadi bagian dari upaya klarifikasi sekaligus rekonsiliasi antara pihak ulama pesantren di Madura dengan legislator yang akrab disapa Habib Aboe tersebut.
Hasil Audiensi di Bangkalan
Dalam keterangan resminya, Syafik menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan hasil dari audiensi yang berlangsung pada 20 April 2026 di lingkungan Pondok Pesantren Ibnu Kholil. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah ulama Madura bersama Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.
Menurut Syafik, pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh kekeluargaan. Dalam forum tersebut, Habib Aboe menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya yang sebelumnya menuai perhatian publik.
“Beliau telah mengklarifikasi dan memohon maaf dengan sungguh-sungguh atas kekhilafan yang terjadi dalam statemennya di Rapat Komisi III DPR RI. Para ulama menerima permintaan maaf tersebut dengan lapang dada,” ujar Syafik dalam isi surat yang disampaikan kepada MKD.
Tidak Ada Niat Merendahkan Ulama
Lebih lanjut, Syafik menegaskan bahwa polemik yang sempat berkembang tidak dilandasi oleh niat untuk merendahkan institusi pesantren maupun para ulama, khususnya di Madura.
Ia menjelaskan bahwa pernyataan yang dipersoalkan lebih merupakan kekeliruan dalam penyampaian substansi dan redaksi, yang berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi sosial di lapangan.
“Kami semua sepakat bahwa tidak ada niatan sekecil apa pun untuk merendahkan lembaga pesantren dan para ulama. Yang terjadi adalah kesalahan substansial dan redaksional,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa hubungan antara ulama dan wakil rakyat tetap berada dalam koridor saling menghormati dan menjaga marwah masing-masing.
Komitmen Bersama Berantas Narkoba
Selain meredakan polemik, audiensi tersebut juga menghasilkan komitmen strategis antara BASSRA dan Habib Aboe untuk memperkuat kerja sama dalam isu pemberantasan narkotika dan psikotropika.
Syafik mengungkapkan bahwa Habib Aboe menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan ulama pesantren dalam mendorong penguatan regulasi serta implementasi hukum yang lebih efektif.
“Beliau siap bekerja sama dengan para ulama, khususnya dalam mendorong regulasi pemberantasan narkoba serta penguatan implementasi hukum di lapangan,” katanya.
Komitmen ini dinilai penting mengingat peredaran narkoba masih menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi masyarakat, termasuk di wilayah Madura.
Kontribusi Moral untuk MKD DPR RI
BASSRA menilai, penyampaian surat kepada MKD DPR RI bukan hanya sebagai bentuk klarifikasi, tetapi juga sebagai kontribusi moral agar lembaga kehormatan DPR dapat melihat persoalan secara utuh dan proporsional.
Syafik berharap, surat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses yang tengah berjalan di MKD DPR RI.
“Kami berharap ini menjadi bagian dari semangat kebersamaan dalam menjaga marwah lembaga serta memperkuat peran ulama dan negara dalam memerangi narkoba,” ujarnya.
Rekonsiliasi dan Pentingnya Dialog
Langkah yang diambil BASSRA ini dinilai sebagai bentuk rekonsiliasi yang konstruktif, sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka antara tokoh agama dan wakil rakyat.
Di tengah dinamika sosial dan politik, kolaborasi antara ulama dan negara dianggap menjadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan krusial, mulai dari degradasi moral hingga ancaman narkotika.
Dengan tercapainya kesepahaman ini, diharapkan polemik yang sempat muncul dapat benar-benar berakhir, sekaligus membuka ruang kerja sama yang lebih luas dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat.
