JAKARTA – Upaya memperbaiki tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus diperkuat pemerintah melalui pendekatan kolaboratif dengan dunia pendidikan. Salah satunya ditunjukkan melalui rencana pembentukan pusat layanan migrasi di lingkungan kampus atau Migrant Center.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menilai keterlibatan perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem pekerja migran yang lebih terstruktur, profesional, dan berbasis kompetensi.
“Ke depan, pengelolaan pekerja migran tidak bisa lagi berjalan parsial. Harus ada ekosistem yang menghubungkan pendidikan, pelatihan, hingga penempatan,” ujarnya dalam pertemuan dengan jajaran Universitas Lambung Mangkurat di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas rencana pembentukan ULM Migrant Center yang akan difungsikan sebagai pusat layanan terpadu. Tidak hanya sebagai tempat pelatihan, fasilitas ini juga diharapkan mampu menjadi simpul informasi, pendampingan, serta penguatan literasi migrasi aman bagi calon pekerja migran.
Langkah ini dinilai penting mengingat masih tingginya angka pekerja migran non-prosedural yang berangkat tanpa bekal keterampilan maupun pemahaman hukum yang memadai.
Menurut Mukhtarudin, perubahan pendekatan menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah kini mengarahkan penempatan PMI ke sektor formal yang membutuhkan keahlian spesifik, seiring meningkatnya permintaan tenaga kerja terampil di berbagai negara.
“Permintaan global terhadap tenaga kerja terampil terus meningkat. Ini peluang, tetapi juga tantangan. Tanpa persiapan yang matang, kita hanya akan menjadi penonton di pasar kerja internasional,” katanya.
Sementara itu, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, menegaskan kesiapan kampus untuk mengambil peran lebih aktif dalam isu migrasi tenaga kerja. Ia menyebut perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membentuk kualitas SDM sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.
ULM, kata dia, tidak hanya akan fokus pada pelatihan keterampilan, tetapi juga mendorong riset terkait migrasi tenaga kerja, perlindungan hukum, hingga pola penempatan yang aman dan berkelanjutan.
“Melalui Migrant Center, kami ingin memastikan calon pekerja migran memiliki kesiapan menyeluruh—baik dari sisi kompetensi, mental, maupun pemahaman prosedur,” ujarnya.
Kerja sama ini juga membuka peluang integrasi program akademik seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang berfokus pada edukasi migrasi aman di daerah-daerah kantong pekerja migran.
Penguatan kolaborasi ini diharapkan mampu menekan praktik ilegal sekaligus meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global.
Di tengah bonus demografi yang sedang berlangsung, langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menjadikan pekerja migran sebagai aset pembangunan nasional, bukan sekadar solusi ekonomi sementara.
