JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B. Kady, mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang kuat antara pemerintah dan DPR RI sejak tahap awal penyusunan program pembangunan. Menurutnya, setiap program strategis pemerintah seharusnya dibahas terlebih dahulu bersama komisi yang membidangi sebelum masuk ke proses penyusunan dan pembahasan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Hamka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum, yakni Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan se-Indonesia serta Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis se-Indonesia dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Dalam forum tersebut, Hamka menilai bahwa perencanaan merupakan fondasi utama dalam menghasilkan anggaran negara yang berkualitas. Tanpa proses penyusunan program yang melibatkan DPR sejak awal, pembahasan anggaran berpotensi tidak berjalan optimal karena tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat yang diwakili para anggota legislatif.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi sektor infrastruktur dan pekerjaan umum, sekaligus anggota Banggar DPR RI yang ikut menentukan arah kebijakan fiskal nasional, Hamka menegaskan bahwa DPR memiliki peran penting dalam memastikan setiap program pemerintah selaras dengan aspirasi masyarakat di daerah.
Menurutnya, usulan pembangunan yang dibawa para anggota DPR bukan sekadar daftar proyek, melainkan hasil dari serangkaian kunjungan kerja, reses, serta dialog langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur, permukiman, air bersih, sanitasi, hingga prasarana strategis lainnya.
Karena itu, ia menilai penyusunan program pemerintah seharusnya tidak dilakukan secara sepihak tanpa adanya ruang pembahasan bersama Komisi V DPR RI yang nantinya juga akan membahas dan menyetujui alokasi anggarannya.
Dalam rapat tersebut, Hamka menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pola koordinasi yang dinilai masih belum berjalan maksimal.
“Kami berharap sebenarnya, semua apa yang diprogramkan oleh pemerintah, terlebih dahulu kita diskusikan. Tidak pernah didiskusikan dengan Komisi V. Padahal anggarannya berasal dari pagu indikatif dan pagu final dari Komisi V. Di situlah kami berjuang semua. Nah, oleh karena itu Pak Dirjen, seluruh usulan kami dari anggota, ini harus disesuaikan dengan anggaran dan program yang ada,” tegas Hamka B. Kady.
Pernyataan tersebut mencerminkan harapan agar pemerintah membangun pola kerja yang lebih kolaboratif dengan DPR RI. Menurut Hamka, pembahasan bersama sejak tahap perencanaan akan memperkuat sinkronisasi antara prioritas nasional dengan kebutuhan riil masyarakat yang berkembang di berbagai daerah.
Ia menilai, apabila komunikasi dilakukan sejak awal, maka proses penyusunan anggaran akan menjadi lebih efektif karena setiap program telah melalui proses penyelarasan bersama antara kementerian dan DPR. Kondisi tersebut juga diyakini mampu meminimalkan perubahan program di tengah pembahasan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas belanja negara.
Hamka menambahkan bahwa fungsi penganggaran DPR tidak hanya sebatas menyetujui besaran dana yang diajukan pemerintah, tetapi juga memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, ia menegaskan akan terus mengawal agar berbagai aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam program-program pembangunan nasional. Baginya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang lahir dari proses perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPR RI.
Melalui pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun Anggaran 2027 tersebut, Hamka berharap seluruh kementerian dan lembaga semakin membuka ruang koordinasi dengan DPR sejak awal penyusunan program. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi target pembangunan pemerintah, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat efektivitas penggunaan APBN untuk kesejahteraan rakyat.
