LCIREBON – Persoalan perlintasan sebidang kembali menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Cirebon, Jawa Barat, anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menegaskan bahwa berbagai kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api harus menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk segera mempercepat langkah penanganan yang lebih komprehensif.
Menurut Hamka, jumlah perlintasan sebidang di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera, masih sangat banyak. Di sisi lain, tidak semua titik telah dilengkapi sistem pengamanan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan terus terjadi dan memakan korban jiwa.
“Sudah cukup banyak korban yang disebabkan oleh perlintasan yang tidak dijaga atau belum memenuhi persyaratan keselamatan yang memadai,” ujar Hamka saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Stasiun Cirebon, Kamis (18/6/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai persoalan keselamatan di perlintasan sebidang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan jangka pendek semata. Diperlukan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai persoalan yang selama ini menghambat penanganan dapat diatasi.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan kereta api. Beberapa di antaranya melalui pembangunan underpass, flyover, hingga pemasangan palang pintu otomatis yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurut Hamka, Komisi V DPR RI telah menerima berbagai pemaparan terkait rencana yang akan dijalankan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta PT Kereta Api Indonesia. DPR, kata dia, berkomitmen memberikan dukungan melalui fungsi penganggaran agar berbagai program tersebut dapat direalisasikan secara bertahap.
“Kami mencoba memberikan ruang anggaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, baik yang bersumber dari APBN, CSR maupun sumber pendanaan lainnya. Tujuan akhirnya adalah menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, Hamka juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pemasangan palang pintu otomatis. Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi yang paling realistis untuk menekan angka kecelakaan dalam waktu dekat, terutama pada perlintasan yang masih aktif digunakan masyarakat namun belum memiliki sistem pengamanan yang memadai.
Ia menegaskan bahwa seluruh perlintasan sebidang idealnya menggunakan sistem palang otomatis agar tingkat keselamatan dapat terus meningkat. Meskipun proses pemasangannya dilakukan secara bertahap, upaya tersebut harus menjadi prioritas bersama.
“Semua perlintasan sebidang sebaiknya menggunakan palang otomatis. Ini menjadi tugas PT KAI untuk terus mempercepat implementasinya. Memang berjalan bertahap, tetapi harus terus dikurangi hingga pada saatnya nanti dapat diselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Hamka menyoroti pentingnya keberadaan petugas penjaga perlintasan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah titik yang telah memiliki palang pintu tetapi belum dijaga secara optimal. Kondisi tersebut dinilai tetap berpotensi menimbulkan kecelakaan apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang memadai.
Karena itu, ia mendorong PT KAI untuk terus melakukan rekrutmen dan penempatan petugas penjaga perlintasan guna memperkuat sistem keselamatan yang sudah ada.
“Kami berharap PT KAI terus melakukan rekrutmen dan penempatan petugas penjaga perlintasan. Sebab, meskipun sudah ada palang, jika tidak dijaga maka risiko tetap ada. Bahkan ketika dijaga pun masih ada masyarakat yang melanggar aturan,” tuturnya.
Hamka menilai upaya peningkatan keselamatan tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas dan keberadaan petugas. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas saat melintasi jalur kereta api juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar pengguna jalan memahami risiko yang dapat timbul ketika mengabaikan rambu-rambu keselamatan maupun menerobos palang perlintasan.
Lebih jauh, Hamka mendorong adanya roadmap nasional yang jelas mengenai penyelesaian persoalan perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Dengan adanya target dan tahapan yang terukur, setiap program dapat dipantau progresnya sehingga tujuan meningkatkan keselamatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
“Kami ingin ada roadmap yang jelas, kapan persoalan ini bisa selesai secara utuh. Dengan begitu masyarakat tidak terus-menerus dihantui kecemasan akibat kecelakaan di perlintasan sebidang. Tujuan kita adalah memastikan keselamatan masyarakat semakin terjamin ke depan,” pungkasnya.
