Kampar, Wartamerdeka.com – Persoalan konflik agraria dan tumpang tindih kawasan hutan dengan permukiman masyarakat kembali mendapat sorotan tajam. MHD Sanusi melontarkan kritik keras kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurut MHD Sanusi, hingga saat ini masih banyak desa dan kampung yang telah puluhan tahun berdiri serta dihuni masyarakat, namun secara administrasi masih dimasukkan dalam kawasan hutan. Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan rakyat karena masyarakat yang telah lama tinggal justru kerap dianggap melanggar hukum.
“Kalau pemerintah serius membela rakyat, persoalan seperti ini seharusnya sudah lama selesai. Tapi faktanya sampai hari ini masyarakat masih hidup dalam ketidakpastian hukum,” ujar MHD Sanusi, Jumat (6/3/2026).
Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo harus segera menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil, bukan hanya sekadar janji politik.
“Jangan sampai pemerintah hanya pandai bicara soal kesejahteraan rakyat, tapi di lapangan masyarakat justru terus berhadapan dengan konflik lahan dan status kawasan hutan,” tegasnya.
MHD Sanusi juga menilai negara seolah lamban dalam mengevaluasi berbagai izin pertanahan dan kehutanan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat.
Menurutnya, jika Presiden benar-benar berpihak kepada rakyat, maka pemerintah harus berani mengevaluasi bahkan memblokir izin-izin yang merugikan masyarakat.
“Presiden harus berani mengambil keputusan. Kalau ada izin yang merugikan rakyat dan memicu konflik, cabut atau blokir. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir pihak,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa desa-desa yang telah lama berdiri tidak seharusnya lagi dimasukkan dalam kawasan hutan karena hal itu hanya memperpanjang konflik agraria di berbagai daerah.
Selain itu, MHD Sanusi juga menyoroti masih adanya intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak atas tanah mereka.
“Petani sering kali menjadi korban. Mereka memperjuangkan tanah yang sudah lama mereka kelola, tapi justru berhadapan dengan hukum. Ini tidak boleh terus terjadi,” ujarnya.
MHD Sanusi berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, segera mengambil langkah konkret dan berani untuk menyelesaikan konflik agraria yang selama ini terus membebani masyarakat. Menurutnya, jika persoalan ini terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa semakin menurun.
Editor: AN
