banner 728x90
Hukum  

Revisi UU LLAJ, Hamka B. Kady Perjuangkan Kepastian Hukum bagi Ekosistem Transportasi Roda Dua

Hamka
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82?
banner 120x600

JAKARTA – Masa depan transportasi roda dua di Indonesia perlu mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat. Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, mendorong agar pengaturan angkutan kendaraan roda dua dimasukkan secara tegas dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Menurut Hamka, perkembangan transportasi roda dua, termasuk layanan ojek online (ojol), telah menjadi realitas sosial dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan dalam penyusunan regulasi transportasi nasional.

Selama ini, jutaan masyarakat telah menjadikan sektor transportasi roda dua sebagai sumber penghasilan. Karena itu, negara perlu menghadirkan landasan hukum yang memberikan kepastian terhadap keberadaan dan penyelenggaraan layanan tersebut.

Hal itu disampaikan Hamka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bersama YLKI, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menilai, salah satu persoalan mendasar yang harus dijawab melalui revisi undang-undang adalah kedudukan kendaraan roda dua dalam sistem angkutan umum nasional.

Ia menegaskan, aktivitas angkutan roda dua sudah berlangsung puluhan tahun, tetapi belum memperoleh pengaturan secara eksplisit sebagai angkutan umum dalam kerangka undang-undang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius agar perkembangan transportasi di lapangan sejalan dengan kepastian regulasi.

Hamka berharap pembahasan RUU LLAJ dapat menghasilkan norma hukum yang mengakomodasi seluruh komponen ekosistem transportasi roda dua. Dengan begitu, keberadaan pengemudi dan penyelenggara layanan tidak terus berada dalam ruang ketidakpastian.

Selain kendaraan roda dua, kemungkinan pengaturan kendaraan roda tiga sebagai angkutan umum juga menjadi bagian dari materi yang perlu dikaji dalam pembahasan legislasi tersebut.

Namun, Hamka mengingatkan bahwa DPR perlu terlebih dahulu menyelesaikan substansi dasar dalam undang-undang. Sementara berbagai ketentuan operasional dan teknis dapat diatur lebih lanjut melalui regulasi pelaksana, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan.

Aspek keselamatan dan jaminan perlindungan juga tidak boleh dikesampingkan. Hamka menyoroti kemungkinan penerapan perlindungan asuransi sebagaimana yang dikenal dalam sistem transportasi umum, sehingga pengguna jasa maupun pihak penyelenggara memperoleh perlindungan yang memadai.

Menurutnya, pengaturan tersebut perlu dibahas secara komprehensif agar tidak hanya memberikan pengakuan terhadap transportasi roda dua, tetapi juga membangun sistem pelayanan yang aman, tertib, dan memiliki standar perlindungan yang jelas.

Dorongan Hamka dalam pembahasan revisi UU LLAJ ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Kepastian hukum bagi transportasi roda dua diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat yang selama ini menjadikan sektor tersebut sebagai tumpuan ekonomi keluarga.