JAKARTA – Pengelolaan anggaran negara bukan sekadar pencapaian angka daya serap, melainkan wujud tanggung jawab dalam memastikan setiap rupiah dikelola secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, dalam Rapat Pleno Evaluasi dan Strategi Penyerapan Anggaran MPR RI Tahun 2026 yang digelar Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran MPR RI.
Melalui forum tersebut, evaluasi diperkuat dan strategi penyerapan anggaran dipertajam. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program kerja kelembagaan MPR RI berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional.
“Kita kawal bersama tata kelola anggaran negara yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Jangan hanya mengejar persentase serapan, tapi pastikan dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat, khususnya di daerah,” ujar Adde Rosi.
Legislator dari Dapil Banten I (Kabupaten Lebak – Pandeglang) ini menambahkan, MPR RI sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab konstitusional yang besar. Oleh karena itu, perencanaan dan penyerapan anggaran harus sejalan dengan program prioritas, mulai dari penguatan wawasan kebangsaan, sosialisasi Empat Pilar, hingga peningkatan kualitas kelembagaan.
Menurut Bendahara Umum PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) tersebut, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
“Setiap program yang dibiayai APBN harus bisa dipertanggungjawabkan. Inilah komitmen kami di Badan Penganggaran MPR RI,” tegasnya.
Rapat pleno ini menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi terhadap capaian anggaran tahun berjalan sekaligus menyusun langkah strategis agar penyerapan anggaran di tahun 2026 lebih optimal, merata, dan berkeadilan.
Mari terus kita kawal tata kelola anggaran negara yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kinerja! 🇮🇩
