JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mendesak aparat penegak hukum untuk memproses secara tegas dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Gus Falah meminta penyidik menerapkan regulasi terbaru yang memberikan perlindungan maksimal bagi korban serta sanksi berat bagi pelaku.
Desakan ini muncul menyusul adanya laporan polisi di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (12/11) terkait dugaan tindak kekerasan seksual yang dilaporkan oleh seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM. Dalam laporan tersebut, peristiwa dugaan kekerasan seksual disebut terjadi di rumah dinas Bupati Kupang yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Menanggapi laporan tersebut, Gus Falah menegaskan bahwa posisi sebagai pejabat publik tidak memberikan kekebalan hukum bagi siapa pun. Menurutnya, penyidik harus mengusut tuntas kasus ini dengan menggunakan Pasal 473 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan, serta menjerat pelaku dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022.
“Penegakan hukum harus berjalan transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jika terbukti bersalah, penyidik harus menggunakan instrumen hukum yang paling tegas, yakni kombinasi Pasal 473 KUHP Baru dan UU TPKS, agar ada efek jera sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak pemulihan bagi korban,” ujar Gus Falah dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Gus Falah menegaskan, Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal jalannya proses hukum di Polda NTT agar berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Dia juga mengingatkan agar proses hukum mengedepankan asas keadilan bagi pelapor, sembari tetap menghormati proses pembuktian hukum atas laporan dugaan tersebut.
“Penegakan hukum juga tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan,” pungkas Politisi PDI Perjuangan itu.
