banner 728x90
Hukum  

RUU Perampasan Aset Disetujui DPR, Siti Aisyah: Jangan Biarkan Koruptor Menikmati Uang Rakyat 

Anggota Komisi Iii Dpr Ri Siti Aisyah Saat Rapat Dengar Pendapat Umum Rdpu Komisi Iii Dpr Ri Ber20260421084425 768x512
banner 120x600

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menegaskan pentingnya penguatan regulasi perampasan aset sebagai bagian dari upaya negara memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada masyarakat.

Siti Aisyah menilai, pembahasan dan persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi momentum penting untuk memperkuat instrumen hukum dalam memulihkan aset negara yang berasal dari tindak pidana.

Ia menegaskan, praktik korupsi bukan sekadar kejahatan yang merugikan keuangan negara, melainkan juga merampas hak masyarakat atas pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang layak.

“Negara tidak boleh hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus mampu merampas hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada rakyat. Koruptor tidak boleh menikmati kekayaan yang diperoleh dari penderitaan rakyat,” tegas Siti Aisyah.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI, ia berpandangan bahwa regulasi perampasan aset harus dirancang dengan mengedepankan ketegasan penegakan hukum sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Siti Aisyah, terdapat tiga prinsip penting yang harus menjadi perhatian dalam implementasi aturan tersebut.

Pertama, memastikan aset hasil tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya dapat ditelusuri secara maksimal. Proses perampasan harus dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaannya. Asas praduga tak bersalah, pengawasan pengadilan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik harus tetap dijamin.

Ketiga, memastikan hasil perampasan aset benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan aset harus transparan dan diarahkan untuk mendukung kebutuhan publik, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.

Siti Aisyah menekankan bahwa pengembalian aset hasil kejahatan merupakan bagian penting dari keadilan bagi masyarakat. Sebab, uang yang dikorupsi sejatinya merupakan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia berharap penguatan regulasi perampasan aset dapat mendorong penegakan hukum yang lebih efektif, sekaligus mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil tindak pidana.

“Negara harus kuat menghadapi koruptor, tetapi tetap adil dalam menegakkan hukum. Jangan sampai hasil kejahatan justru menjadi kekayaan yang dinikmati pelakunya, sementara rakyat menanggung kerugiannya,” pungkasnya.