MAKASSAR – Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini memasuki fase kritis dengan penutupan Selat Hormuz. Merespons situasi tersebut, Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar sekaligus Direktur Eksekutif Green Diplomacy Network (GDN) Muh. Zulhamdi Suhafid mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah darurat guna mengamankan kedaulatan energi nasional.
Zulhamdi menilai bahwa penutupan jalur maritim strategis Selat Hormuz bukan sekadar isu keamanan regional, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi Indonesia yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada impor komoditas energi fosil.
“Dunia sedang memanas, dan penutupan Selat Hormuz adalah alarm keras bagi ketahanan energi kita. Pemerintah tidak boleh terjebak dalam kebijakan reaktif. Saatnya Presiden menyiapkan langkah darurat yang sistematis untuk mempercepat transisi energi sebagai instrumen perlindungan nasional,” tegas Zulhamdi dalam keterangan tertulisnya di Makassar, Kamis (26/3).
Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai Solusi Geopolitik
Dalam analisisnya, Zulhamdi menekankan bahwa ketergantungan terhadap rantai pasok global yang rentan harus segera diputus melalui dua strategi utama: Percepatan Hilirisasi Energi dan Transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, transisi energi bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan kebutuhan mendesak dalam kerangka diplomasi pertahanan dan keamanan nasional.
“Indonesia harus fokus dan bergerak cepat. Hilirisasi energi di dalam negeri harus diperkuat agar kita memiliki daya tawar yang independen. Di saat yang sama, transisi ke energi hijau harus dipandang sebagai jalan keluar permanen untuk melepaskan diri dari volatilitas harga minyak dunia yang terdampak konflik global,” lanjutnya.
Seruan untuk Aksi Konkret
Lebih lanjut, selaku Direktur Eksekutif GDN, Zulhamdi menawarkan perspektif Green Diplomacy bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya domestik yang melimpah untuk dikelola secara mandiri. Ia mendorong pemerintah melalui kementerian ESDM untuk segera merumuskan peta jalan (roadmap) mitigasi krisis energi yang inklusif dan progresif.
“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah pergeseran kekuatan dunia. Visi Asta Cita Presiden dalam mencapai swasembada energi harus diakselerasi sekarang juga. Langkah konkret melalui kebijakan transisi energi yang berani akan menentukan apakah kita akan selamat dari badai krisis global ini atau justru terpuruk di dalamnya,” tutup aktivis yang dikenal vokal dalam isu diplomasi hijau tersebut.
