JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh agar tidak menyisakan celah yang merugikan masyarakat di semua jenjang pendidikan.
Dalam rapat internal Komisi X DPR RI, Adde menekankan bahwa DPR tengah menjalankan fungsi legislasi secara maksimal dengan membedah setiap substansi krusial dalam RUU tersebut sebelum masuk ke tahapan berikutnya.
“Rapat internal hari ini benar-benar fokus membedah poin-poin substansial. Kami tidak ingin ada satu pun pasal yang menyisakan celah dan berpotensi merugikan, baik di tingkat PAUD, pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kualitas regulasi pendidikan akan sangat menentukan arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan, sehingga proses penyusunannya tidak boleh terburu-buru atau sekadar formalitas.
“Keputusan yang akan diambil hari ini bukan keputusan biasa. Ini menjadi penentu arah sebelum RUU Sisdiknas melangkah ke tahap selanjutnya. Karena itu harus dipastikan matang, komprehensif, dan berpihak pada kepentingan bangsa,” ujar Adde.
Menurutnya, salah satu fokus utama dalam pembahasan adalah bagaimana sistem pendidikan nasional mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama di tengah derasnya arus disrupsi digital yang memengaruhi cara belajar, mengajar, dan mengelola pendidikan.
“RUU ini harus mampu menjawab tantangan disrupsi digital. Kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan lama untuk menjawab kebutuhan masa depan. Sistem pendidikan harus adaptif, inovatif, dan tetap berakar pada penguatan karakter bangsa,” katanya.
Selain itu, Adde juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara transformasi digital dan nilai-nilai kebangsaan agar pendidikan tidak kehilangan arah.
“Modernisasi itu penting, tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri. Pendidikan harus tetap menjadi ruang untuk membangun karakter, bukan hanya mengejar kompetensi teknis,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi X juga menyoroti sejumlah poin penting, seperti pemerataan akses pendidikan, perlindungan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta sinkronisasi antara berbagai jalur pendidikan. Isu harmonisasi regulasi dengan undang-undang lain juga menjadi perhatian agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Adde menegaskan bahwa pembahasan RUU Sisdiknas merupakan bagian dari upaya panjang DPR untuk menghadirkan sistem pendidikan yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pendidikan Indonesia ke depan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan relevansi lulusan.
“Pendidikan adalah investasi terbaik sebuah bangsa. Kalau kita salah merumuskan hari ini, dampaknya bisa puluhan tahun ke depan. Karena itu kita harus benar-benar serius mengawalnya,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal proses legislasi tersebut agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan generasi masa depan.
“Ini bukan hanya tugas DPR, tapi tanggung jawab kita bersama. Kita ingin RUU Sisdiknas ini benar-benar menjadi fondasi kuat bagi kemajuan pendidikan Indonesia,” pungkasnya.
