KENDARI – Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menilai maraknya peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Ia menegaskan, situasi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa.
Indikasi Kelemahan Sistem Pengawasan
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR ke Kendari, Siti Aisyah mengungkapkan bahwa status darurat narkoba yang selama ini digaungkan belum diikuti dengan langkah konkret yang efektif di lapangan.
“Kalau memang darurat, maka responsnya juga harus darurat. Tapi yang kita lihat, masih jauh dari itu,” ujarnya.
Ia menilai lemahnya pengawasan, terutama di jalur masuk seperti pelabuhan dan wilayah pesisir, menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat peredaran narkotika di Sultra.
Peran Jaringan dan Dugaan Oknum Aparat
Siti Aisyah menekankan bahwa peredaran narkoba tidak mungkin berjalan tanpa adanya jaringan yang kuat dan terorganisir. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa dugaan keterlibatan oknum aparat sudah menjadi isu yang beredar luas di masyarakat.
“Ini bukan lagi isu baru. Publik sudah lama membicarakan adanya dugaan keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi kredibilitas penegakan hukum jika tidak segera ditangani secara transparan dan menyeluruh.
Pendekatan Penindakan Dinilai Tidak Efektif
Lebih lanjut, ia mengkritik langkah penindakan yang selama ini cenderung reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan. Pergantian atau pencopotan oknum aparat dinilai belum cukup untuk memutus rantai peredaran narkotika.
“Kalau hanya mengganti orang tanpa memperbaiki sistem, maka masalah ini akan terus berulang,” ujarnya.
Ia menilai perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum agar upaya pemberantasan narkoba tidak bersifat sementara.
Dampak Meluas ke Masyarakat
Siti Aisyah juga menyoroti dampak sosial dari maraknya narkotika yang semakin terasa di berbagai lapisan masyarakat. Ia menyebut bahwa keresahan publik terus meningkat, bahkan memicu reaksi spontan akibat ketidakpercayaan terhadap aparat.
“Masyarakat sudah sangat resah. Ketika laporan tidak ditindaklanjuti, muncul tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan,” katanya.
DPR Desak Langkah Luar Biasa
Sebagai langkah ke depan, DPR mendorong adanya kebijakan yang lebih tegas dan terukur, termasuk peningkatan anggaran, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pengawasan internal yang lebih ketat.
“Perang melawan narkoba tidak bisa dilakukan biasa-biasa saja. Harus ada keberanian untuk membenahi sistem secara total,” pungkasnya.
DPR menilai, tanpa langkah luar biasa dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, ancaman narkoba akan terus berkembang dan semakin sulit dikendalikan.
