WMC|| Surabaya – Kritik tajam dilontarkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Jawa Timur (MAKI Jatim) terhadap kinerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. Isu ini langsung menyita perhatian publik setelah MAKI menilai penggunaan anggaran belum sebanding dengan hasil kerja yang dirasakan masyarakat.
Dalam pemantauannya, MAKI Jatim mengungkap bahwa Pansus BUMD telah menjalankan berbagai agenda, mulai dari kunjungan kerja ke sejumlah provinsi hingga rapat pembahasan di luar daerah. Namun, kegiatan tersebut dinilai belum menghasilkan rekomendasi konkret yang berdampak signifikan terhadap pembenahan tata kelola BUMD di Jawa Timur.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran publik harus memiliki output yang jelas dan terukur. Ia mengingatkan, jika tidak ada hasil nyata, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif bisa semakin menurun.
“Jangan sampai anggaran besar hanya habis untuk kegiatan tanpa hasil yang jelas. Publik butuh bukti, bukan sekadar laporan kegiatan,” tegasnya.
MAKI Jatim juga mendesak transparansi penuh terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran Pansus. Menurutnya, keterbukaan data menjadi kunci agar masyarakat dapat ikut mengawasi serta menilai kinerja DPRD secara objektif.
Tak hanya itu, MAKI menekankan bahwa Pansus BUMD seharusnya mampu melahirkan rekomendasi strategis yang benar-benar menyentuh akar persoalan, mulai dari manajemen, transparansi keuangan, hingga peningkatan kinerja perusahaan daerah.
Hingga saat ini, Pansus BUMD DPRD Jatim belum memberikan pernyataan resmi atas kritik tersebut. Sementara itu, publik terus menunggu—apakah Pansus akan menjawab sorotan ini dengan kinerja nyata, atau justru menambah daftar panjang polemik pengelolaan BUMD di Jawa Timur.
gat
