WMC|| Surabaya – Polemik terkait rencana pengelolaan kawasan Puspa Agro di Jawa Timur kian memanas. Pernyataan Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, Agung, yang menyinggung kemungkinan penutupan kawasan tersebut menuai kritik tajam dari **Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Jawa Timur.
Ketua MAKI Koorwil Jatim, Heru, menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik. Ia menegaskan bahwa rencana pengembangan Puspa Agro menjadi kawasan berikat telah digagas sejak 2024, jauh sebelum Pansus BUMD DPRD Jatim dibentuk pada akhir 2025.
Menurutnya, proyek tersebut merupakan bagian dari konsep besar penguatan ekonomi dan logistik Jawa Timur melalui pengembangan pusat distribusi ekspor-impor terpadu. Bahkan, Badan Usaha Milik Daerah, PT Jatim Grha Utama, disebut tengah menjajaki kerja sama investasi dengan pihak internasional untuk mendukung realisasi kawasan tersebut.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga disebut aktif dalam pembahasan proyek ini. Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, bersama jajaran pemerintah provinsi dikabarkan memimpin langsung rapat-rapat strategis terkait pengembangan Puspa Agro sebagai kawasan berikat.
Heru MAKI menilai pernyataan wacana penutupan justru bertolak belakang dengan arah kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah. Ia menyebut hal tersebut sebagai bentuk inkonsistensi yang patut dipertanyakan, sekaligus mencerminkan lemahnya kualitas kajian Pansus.
Tak hanya itu, MAKI Jatim juga menyoroti kinerja Pansus BUMD yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan, meski telah menggunakan anggaran. Pihaknya berkomitmen akan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut secara terbuka.
Sebagai bentuk respons, MAKI Jatim bersama elemen masyarakat dan mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi besar di Kantor DPRD Jawa Timur. Aksi tersebut akan mengusung konsep “Pengadilan Rakyat”, sebagai simbol evaluasi publik terhadap kinerja para wakil rakyat.
Di tengah polemik yang berkembang, muncul pula informasi terkait dugaan permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh oknum kepada BUMD. MAKI Jatim menyatakan tengah melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan validitas informasi tersebut.
Polemik ini diprediksi akan terus berkembang, seiring meningkatnya sorotan publik terhadap transparansi kebijakan dan akuntabilitas lembaga legislatif di Jawa Timur.
gat
