BANJARMASIN – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi melaksanakan kegiatan reses di Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin pada Sabtu (2/5/2026). Pertemuan yang dihadiri oleh jajaran Hakim Tinggi dan Panitera ini menjadi ajang diskusi mengenai capaian kinerja peradilan di Kalimantan Selatan serta kendala fasilitas yang dihadapi para pengadil.
Habib Aboe memberikan apresiasi tinggi terhadap manajemen perkara di PT Banjarmasin. Berdasarkan laporan yang diterima, PT Banjarmasin berhasil menjaga ritme penyelesaian perkara dengan sangat baik.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja PT Banjarmasin. Penyelesaian perkara di sini berjalan sangat efektif sehingga tidak menyisakan tunggakan. Ini adalah bukti komitmen dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Habib Aboe Bakar Alhabsyi.
Selain masalah teknis yustisial, legislator dari Fraksi PKS ini juga menekankan pentingnya akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Ia mendorong PT Banjarmasin untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum).
“Saya mendorong agar PT Banjarmasin terus aktif memantau dan melakukan supervisi terhadap layanan bantuan hukum di Pos Bakum, termasuk pada setiap Pengadilan Agama. Kita ingin memastikan masyarakat kecil mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas dan tanpa biaya,” tegasnya.
Sesi diskusi menjadi hangat ketika para hakim menyampaikan kondisi riil di lapangan terkait fasilitas penunjang tugas. Mewakili rekan-rekannya, Hakim Tutik menyampaikan aspirasi mendesak mengenai ketersediaan Rumah Jabatan (Rujab).
Hingga saat ini, masih banyak hakim yang bertugas di Kalimantan Selatan tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas yang memadai, sehingga terpaksa mengeluarkan biaya pribadi untuk tempat tinggal.
“Aspirasi dari para hakim yang disampaikan oleh Ibu Hakim Tutik tadi sangat memprihatinkan. Masih ada hakim kita yang harus ngontrak rumah bahkan ngekos karena ketiadaan rumah jabatan. Ini akan menjadi catatan serius bagi saya untuk dibawa ke Jakarta. Bagaimana kita menuntut independensi dan integritas tinggi jika fasilitas dasar seperti tempat tinggal belum terjamin oleh negara?” ungkap Habib Aboe.
