JAKARTA – Pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Aceh pada Jumat (22/5/2026) memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem infrastruktur dan jaringan utama kelistrikan di kawasan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut).
Menurutnya, gangguan berskala besar tersebut tidak bisa dipandang sebagai insiden teknis biasa semata, melainkan harus menjadi alarm serius bagi ketahanan sistem kelistrikan nasional, khususnya di wilayah Sumatra.
“Pemadaman berskala besar ini diharapkan bisa menjadi momentum evaluasi serius bagi PLN,” ujar Rudi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/5/2026).
Blackout yang terjadi pada akhir pekan itu diketahui berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Sejumlah kawasan dilaporkan mengalami lumpuhnya pelayanan publik, terganggunya jaringan komunikasi, aktivitas perdagangan, hingga operasional sektor industri dan usaha kecil menengah.
Di beberapa daerah, masyarakat juga mengeluhkan terganggunya distribusi air bersih akibat pompa instalasi yang tidak dapat beroperasi. Aktivitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan sempat mengandalkan genset cadangan untuk menjaga layanan tetap berjalan.
Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan betapa vitalnya pasokan listrik dalam menopang stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat modern. Karena itu, Rudi menilai PLN tidak cukup hanya melakukan penormalan sementara, melainkan harus melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi dan transmisi utama di wilayah Sumbagut.
Legislator Fraksi Partai NasDem dari daerah pemilihan Sumatra Utara III itu menegaskan, keandalan sistem kelistrikan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu berulang kali.
“Kami berharap PLN bergerak cepat memastikan penormalan secara menyeluruh agar situasi kamtibmas di Sumbagut tetap kondusif dan roda ekonomi masyarakat kembali berjalan,” katanya.
Rudi mengaku menerima banyak aspirasi dan keluhan dari masyarakat di berbagai daerah terdampak. Warga berharap pemulihan pasokan listrik dapat dilakukan secara cepat dan merata, terutama bagi kawasan pemukiman, sentra perdagangan, serta fasilitas umum.
Ia juga menyoroti pentingnya langkah mitigasi jangka panjang. Menurutnya, kejadian blackout berskala besar menunjukkan masih adanya kerentanan pada sistem interkoneksi dan infrastruktur utama kelistrikan di wilayah Sumatra bagian utara.
Karena itu, ia mendorong PLN wilayah Sumbagut untuk tidak hanya fokus pada perbaikan teknis pasca gangguan, tetapi juga melakukan penguatan sistem pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali berulang.
“Mitigasi nasional harus diperkuat. Stabilitas pasokan listrik bukan hanya soal pelayanan, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Dalam investigasi berbagai pihak terhadap blackout tersebut, muncul dugaan bahwa gangguan terjadi akibat masalah pada jaringan transmisi utama yang memengaruhi sistem interkoneksi antardaerah. Ketika satu titik mengalami gangguan besar, dampaknya dapat menjalar cepat ke wilayah lain yang berada dalam satu sistem jaringan.
Pengamat energi menilai kejadian itu menjadi pengingat bahwa modernisasi jaringan listrik nasional harus dipercepat, termasuk penguatan sistem proteksi otomatis, cadangan daya, hingga digitalisasi pemantauan jaringan transmisi.
Selain itu, kebutuhan investasi pada infrastruktur kelistrikan dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya konsumsi energi masyarakat dan pertumbuhan kawasan industri di Sumatra.
Di sisi lain, Rudi juga menyoroti pentingnya tanggung jawab pelayanan publik dari PLN terhadap pelanggan terdampak. Ia meminta perusahaan listrik negara tersebut mempertimbangkan pemberian kompensasi yang proporsional sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bentuk empati sekaligus akuntabilitas terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat terhentinya pasokan listrik dalam waktu cukup lama.
“Langkah tersebut dapat menjadi bentuk empati sekaligus tanggung jawab pelayanan publik dari perusahaan listrik negara,” tegasnya.
Desakan evaluasi total terhadap sistem kelistrikan Sumbagut kini menjadi perhatian serius mengingat kawasan Sumatra Utara dan Aceh merupakan wilayah strategis dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang. Gangguan listrik berskala besar dikhawatirkan dapat menghambat aktivitas industri, investasi, hingga pelayanan publik apabila tidak segera diantisipasi secara menyeluruh.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret PLN dalam memperkuat sistem ketahanan listrik nasional agar blackout besar seperti yang terjadi pada 22 Mei lalu tidak kembali terulang di masa mendatang.
