JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI. Arah kebijakan fiskal 2027 menunjukkan pemerintah sedang membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang dengan pendekatan yang lebih realistis, terukur, dan fokus pada penguatan daya tahan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, tensi geopolitik, perang dagang, serta tekanan suku bunga global, pemerintah dinilai tetap mampu menjaga optimisme ekonomi nasional dengan target pertumbuhan 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.
“Kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo memperlihatkan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat. APBN ditempatkan sebagai instrumen perjuangan negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat meningkat secara nyata,” ujar Bamsoet usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/26).
Turut hadir selain Presiden Prabowo Subianto, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Pimpinan MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, anggota DPR RI, anggota DPD RI, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKS Muzammil Yusuf, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta para menteri kabinet.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai, desain RAPBN 2027 memperlihatkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola fiskal. Target defisit pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB menunjukkan disiplin fiskal tetap dijaga di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional yang semakin besar. Pemerintah tetap mempertahankan ruang fiskal yang sehat agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Langkah tersebut penting karena berbagai lembaga internasional memperkirakan ekonomi dunia di tahun 2026-2027 masih dibayangi perlambatan akibat konflik geopolitik, volatilitas harga energi, serta fragmentasi perdagangan internasional. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam proyeksi terakhirnya juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global masih bergerak di kisaran 3 persen.
“Pemerintah sangat tepat menjaga defisit tetap terkendali. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar, menjaga rating investasi Indonesia, sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia menghadapi berbagai tekanan global yang sewaktu-waktu bisa muncul,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, target pertumbuhan ekonomi menuju 6,5 persen pada 2027 merupakan tekad kuat pemerintah ingin keluar dari stagnansi pertumbuhan lima persen yang selama satu dekade terakhir menjadi pola ekonomi nasional. Namun, target tersebut realistis apabila didukung akselerasi hilirisasi industri, penguatan investasi, perluasan sektor manufaktur, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan konsumsi domestik.
Saat ini kontribusi ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi digital diperkirakan melampaui US$ 130 miliar pada tahun 2025. Sementara hilirisasi mineral yang didorong pemerintah telah meningkatkan nilai ekspor produk berbasis nikel, stainless steel, hingga baterai kendaraan listrik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen memang menantang, tetapi sangat mungkin dicapai apabila industrialisasi nasional berjalan konsisten, hilirisasi diperluas, investasi dipermudah, dan penciptaan lapangan kerja formal dipercepat. Indonesia memiliki modal pasar nasional yang besar, bonus demografi, serta sumber daya alam strategis yang menjadi kekuatan utama,” urai Bamsoet.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (Ardindo) Indonesia dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap indikator kesejahteraan sosial dalam sasaran pembangunan tahun 2027. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun hingga kisaran 6 sampai 6,5 persen, pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,30 hingga 4,87 persen, serta rasio gini berada di level 0,362 sampai 0,367. Menurut Bamsoet, arah kebijakan tersebut memperlihatkan pembangunan ekonomi tidak semata mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan distribusi kesejahteraan lebih merata. Apalagi ketimpangan sosial dan tekanan biaya hidup masih menjadi tantangan di berbagai daerah akibat dampak inflasi pangan dan pelemahan ekonomi global.
“Yang paling penting dari pertumbuhan ekonomi adalah dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Ketika kemiskinan turun, pengangguran berkurang, dan lapangan kerja formal meningkat, di situlah keberhasilan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini menambahkan, arah kebijakan APBN 2027 harus mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan industri nasional. Target lifting minyak mentah sebesar 602-615 ribu barel per hari serta lifting gas bumi 934-977 ribu barel setara minyak per hari harus diikuti percepatan investasi sektor energi nasional. Menurut Bamsoet, ketahanan energi menjadi isu strategis karena dunia masih menghadapi fluktuasi harga minyak global yang sangat dipengaruhi konflik geopolitik di Timur Tengah dan ketegangan rantai pasok energi internasional.
“Pemerintah harus memastikan APBN 2027 menjadi instrumen yang memperkuat kemandirian nasional, baik di sektor pangan, energi, industri maupun sumber daya manusia. Ketahanan ekonomi bangsa hanya dapat tercapai apabila Indonesia mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri,” pungkas Bamsoet. (Dwi)
