JAKARTA – Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI dari Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan pentingnya memperkuat kesetaraan akses bagi perempuan dalam kepemimpinan parlemen. Menurutnya, upaya mendorong keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada aspek jumlah keanggotaan semata, tetapi juga harus menyentuh posisi-posisi strategis yang memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan dan proses pengambilan keputusan publik.
Hal tersebut disampaikan Adde Rosi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang menyoroti pentingnya menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam dunia politik. Ia menilai bahwa keberadaan perempuan dalam struktur kepemimpinan parlemen merupakan bagian penting dari penguatan demokrasi yang lebih representatif dan berkeadilan.
“Kita perlu melihat isu keterwakilan perempuan secara lebih luas. Tidak hanya berbicara tentang jumlah anggota perempuan di parlemen, tetapi juga bagaimana perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam lembaga legislatif,” ujar Adde Rosi.
Menurutnya, kehadiran perempuan dalam posisi strategis membawa perspektif yang beragam dalam proses perumusan kebijakan. Keragaman perspektif tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara lebih komprehensif.
Adde Rosi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas partai politik di antara anggota parlemen perempuan. Ia menilai bahwa kerja sama tersebut bukan hanya berfungsi sebagai sarana advokasi terhadap berbagai isu perempuan, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun jaringan dukungan, pendampingan, serta penguatan kapasitas kepemimpinan bagi generasi perempuan berikutnya.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik masih memerlukan perhatian bersama. Oleh karena itu, solidaritas dan kolaborasi antarsesama legislator perempuan menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan terbuka terhadap potensi kepemimpinan perempuan.
“Kolaborasi lintas partai tetap penting, tidak hanya untuk memperjuangkan isu-isu tertentu, tetapi juga untuk membuka lebih banyak peluang bagi perempuan yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk tampil sebagai pemimpin,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Adde Rosi menegaskan bahwa kesempatan yang setara merupakan kunci dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ketika setiap individu memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dan memimpin berdasarkan kemampuan yang dimiliki, maka proses pengambilan keputusan akan semakin kaya dengan gagasan dan perspektif yang beragam.
Ia meyakini bahwa demokrasi yang kuat membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan. Karena itu, penguatan kepemimpinan perempuan di parlemen harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun institusi politik yang lebih responsif, inklusif, dan representatif.
Dalam pandangan Adde Rosi, kepemimpinan yang inklusif bukan hanya soal memenuhi target representasi, melainkan juga memastikan bahwa setiap suara memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan diperhitungkan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Dengan demikian, parlemen dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Melalui komitmennya tersebut, Adde Rosi berharap semakin banyak perempuan Indonesia yang berani mengambil peran dalam dunia politik dan kepemimpinan publik. Ia menilai bahwa semakin terbukanya akses dan kesempatan bagi perempuan akan memperkaya kualitas demokrasi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
