JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 harus ditopang kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang produktif dan memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Hamka setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Hamka mengatakan target pertumbuhan 6 persen merupakan sasaran yang cukup tinggi. Karena itu, APBN 2027 tidak boleh hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi harus menjadi penggerak aktivitas ekonomi nasional.
“Target ini cukup tinggi sehingga APBN harus benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan,” kata Hamka.
Menurut anggota DPR RI tiga periode dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut, belanja pemerintah perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.
Investasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi dan industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam implementasi APBN 2027.
Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Sementara belanja negara diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada 2026.
Adapun pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun, lebih rendah dibandingkan pembiayaan pada 2026 sebesar Rp689,1 triliun.
Hamka menilai peningkatan belanja negara harus diikuti peningkatan kualitas program. Jangan sampai anggaran yang semakin besar justru menghasilkan dampak yang tidak sebanding.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah uang negara menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal.
Selain itu, Hamka menilai pembangunan infrastruktur harus memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus mampu memperlancar konektivitas, menekan biaya logistik, membuka akses ekonomi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Hamka juga memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, perumahan, transportasi, sumber daya air, serta ketahanan terhadap bencana.
Ia berharap program-program tersebut dapat dirancang secara terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kawasan.
Hamka juga menyoroti pentingnya hilirisasi dan industrialisasi. Menurutnya, Indonesia harus mampu meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas di dalam negeri sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.
Dengan hilirisasi yang berjalan baik, pemerintah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan penerimaan dan daya saing ekonomi nasional.
Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian. Pertumbuhan ekonomi 6 persen harus dirasakan oleh pelaku usaha kecil, masyarakat desa, petani, nelayan, pekerja, serta kelompok masyarakat lainnya.
Karena itu, Hamka menilai kebijakan RAPBN 2027 harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Ia memastikan DPR RI akan mengawal pembahasan RAPBN 2027 agar setiap program prioritas pemerintah memiliki sasaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan APBN bukan semata-mata besarnya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hamka berharap pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, produktif dan mampu menjawab tantangan ekonomi nasional.
