banner 728x90

Bawa 10 Rekomendasi Strategis ke Watimpres, Habibie Mahabbah: Pemuda Harus Ikut Menentukan Arah Kebijakan Bangsa

Img 20261120 Wa0129
banner 120x600

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda LIRA mengambil langkah konkret dalam menyuarakan kepentingan generasi muda dan masyarakat dengan menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Rekomendasi tersebut disampaikan langsung Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, S.IP., M.M., di hadapan anggota Watimpres, Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam agenda audiensi yang berlangsung di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Habibie membacakan satu per satu rekomendasi yang mencakup persoalan mendasar bangsa, mulai dari penguatan ekonomi rakyat, pemberantasan korupsi, pendidikan, ketahanan pangan, pemerataan pembangunan, hingga penguatan demokrasi dan partisipasi publik.

Menurut Habibie, penyampaian rekomendasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi kepemudaan untuk ikut memberikan kontribusi pemikiran terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

“Kami tidak ingin organisasi kepemudaan hanya hadir ketika ada persoalan atau sekadar menyampaikan kritik. Pemuda harus mampu menawarkan gagasan, menyusun rekomendasi, dan memberikan solusi. Karena masa depan bangsa ini juga menjadi tanggung jawab generasi muda,” ujar Habibie.

Ia menjelaskan, rekomendasi pertama menitikberatkan pada penguatan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, industri kreatif, serta kewirausahaan pemuda. Pemerintah diharapkan memperluas akses permodalan dan pendampingan agar generasi muda memiliki kesempatan lebih besar untuk mandiri secara ekonomi.

Rekomendasi kedua menyangkut reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Pemuda LIRA mendorong penguatan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap penyelenggara negara, termasuk di tingkat daerah, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan kebocoran anggaran.

Selanjutnya, Pemuda LIRA mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesiapan generasi muda menghadapi dunia kerja, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi nasional melalui perlindungan terhadap petani, nelayan, dan peternak.

Dalam bidang pembangunan, organisasi ini menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, perbatasan, kepulauan, serta kawasan Indonesia Timur.

Habibie juga menyoroti ancaman sosial yang semakin membutuhkan perhatian pemerintah, seperti pengangguran, penyalahgunaan narkoba, judi online, dan pinjaman online ilegal. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup ditangani melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan edukasi, pencegahan, rehabilitasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dua rekomendasi lainnya berkaitan dengan penguatan demokrasi dan partisipasi publik serta optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pemuda LIRA menginginkan adanya evaluasi berkala terhadap program strategis nasional dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.

Sementara itu, penguatan persatuan nasional dan stabilitas politik juga menjadi perhatian. Pemuda LIRA memandang komunikasi yang sehat antara pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa merupakan modal penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan.

Rekomendasi kesepuluh secara khusus menekankan pentingnya pelibatan organisasi kepemudaan dalam agenda strategis nasional. Pemuda harus diberikan ruang untuk terlibat sebagai subjek pembangunan, mitra strategis pemerintah, sekaligus kekuatan kontrol sosial yang konstruktif.

“Jangan sampai pemuda hanya dijadikan objek program. Kami ingin generasi muda diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari menyampaikan gagasan, mengawal kebijakan, hingga mengevaluasi pelaksanaannya,” tegas Habibie.

Ia menambahkan, Pemuda LIRA memiliki komitmen untuk mendukung program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Namun, dukungan tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan sikap kritis dan independen terhadap kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kepentingan rakyat.

“Kami mendukung pemerintah ketika kebijakannya benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. Tetapi ketika ada kebijakan yang tidak tepat sasaran, kami juga berkewajiban menyampaikan kritik. Itulah fungsi kontrol sosial. Kritik bukan berarti berseberangan dengan pemerintah, melainkan bentuk kepedulian agar pemerintahan berjalan lebih baik,” ungkapnya.

Dalam audiensi tersebut, anggota Watimpres Bambang Soesatyo juga memberikan pandangan mengenai pentingnya membangun sistem pengawasan kekuasaan yang seimbang melalui prinsip check and balance. Bamsoet turut menyoroti hubungan antara jabatan politik dan pemerintahan serta pentingnya penguatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Bendahara Umum DPP Pemuda LIRA, Ratu Tiara, dalam pertemuan yang sama turut menyampaikan aspirasi mengenai implementasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen agar tidak sekadar menjadi ketentuan formal, tetapi memberikan kesempatan yang lebih nyata bagi perempuan berkualitas untuk menduduki posisi strategis.

Habibie berharap, sepuluh rekomendasi yang telah dibacakan dan disampaikan kepada Watimpres tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan nasihat dan masukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Pemuda LIRA ingin membangun tradisi baru organisasi kepemudaan yang tidak berhenti pada demonstrasi dan kritik, tetapi juga menghadirkan pemikiran strategis untuk membantu menyelesaikan persoalan bangsa.

“Indonesia membutuhkan generasi muda yang berani berpikir, berani bersuara, dan berani mengambil tanggung jawab. Kami ingin Pemuda LIRA menjadi bagian dari kekuatan perubahan, ikut mengawal pemerintahan, dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah.