banner 728x90
Daerah  

RAPP Kehilangan Izin, Rakyat Jangan Kehilangan Tanah! Siti Aisyah: Negara Harus Berani Tegakkan Keadilan Agraria!

Anggota Komisi Iii Dpr Ri Siti Aisyah Saat Rapat Dengar Pendapat Umum Rdpu Komisi Iii Dpr Ri Ber20260421084425 768x512
banner 120x600

RIAU – BELA RAKYAT –  Pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) harus menjadi momentum penting untuk menegakkan keadilan agraria dan menyelesaikan konflik pertanahan yang selama ini dihadapi masyarakat di Provinsi Riau.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menegaskan bahwa pengembalian kawasan bekas konsesi perusahaan kepada negara tidak boleh hanya berorientasi pada perubahan status penguasaan lahan. Pemerintah juga harus memastikan hak-hak masyarakat adat dan rakyat yang memiliki klaim atas tanah di kawasan tersebut mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Menurut Siti Aisyah, pencabutan izin perusahaan harus diikuti langkah konkret untuk mengurai persoalan agraria, termasuk menelusuri riwayat penguasaan lahan, potensi tumpang tindih kepemilikan, serta berbagai konflik yang selama ini melibatkan masyarakat.

“Jangan sampai tanah adat rakyat terkena penertiban Satgas PKH, sementara lahan bekas konsesi perusahaan besar hanya dikembalikan kepada negara tanpa penyelesaian hak masyarakat. Hutan harus dipulihkan, tetapi hak rakyat juga wajib dilindungi,” tegasnya.

Ia menilai, kebijakan penertiban kawasan hutan harus dijalankan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Negara tidak boleh hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi mengabaikan persoalan penguasaan lahan yang melibatkan korporasi besar.

Untuk itu, Siti Aisyah menyampaikan tiga rekomendasi strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menindaklanjuti pencabutan izin HTI RAPP.

Pertama, pemerintah perlu melakukan audit terbuka terhadap seluruh lahan eks-konsesi HTI RAPP. Audit tersebut harus mencakup riwayat penguasaan lahan, potensi konflik agraria, tumpang tindih perizinan, serta klaim hak masyarakat adat dan warga yang telah lama bermukim maupun mengelola lahan di kawasan tersebut.

Kedua, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) harus memastikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Penertiban tidak boleh dilakukan secara sepihak, terlebih terhadap tanah adat dan lahan masyarakat yang memiliki dasar hak serta bukti penguasaan yang sah. Setiap persoalan harus diperiksa secara objektif dengan melibatkan masyarakat terdampak.

Ketiga, pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian hak-hak masyarakat sebelum menetapkan kebijakan pengelolaan lanjutan terhadap kawasan eks-HTI RAPP. Upaya pemulihan hutan dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan dengan penyelesaian konflik agraria serta pemberian kepastian hukum kepada rakyat.

Siti Aisyah menegaskan, pencabutan izin perusahaan seharusnya menjadi pintu masuk bagi pembenahan tata kelola kehutanan yang lebih berkeadilan. Jangan sampai perubahan status kawasan justru tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan tersebut.

“Jangan sampai korporasi kehilangan izin, tetapi rakyat tetap kehilangan tanah. Keadilan kehutanan harus berpihak kepada rakyat, bukan sekadar perubahan status penguasaan lahan,” pungkasnya.

Ia berharap pemerintah menjadikan momentum pencabutan izin HTI RAPP sebagai kesempatan untuk membangun tata kelola kawasan hutan yang transparan, berkelanjutan, dan mengedepankan keadilan sosial.

Dengan demikian, pemulihan hutan tidak hanya menjadi agenda administratif negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengembalikan hak, melindungi ruang hidup, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat Riau.