JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menerima audiensi perwakilan masyarakat Pino Raya yang didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini membahas persoalan krusial terkait konflik agraria dan ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi di wilayah tersebut.
Dalam audiensi tersebut hadir Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, yakni Siti Aisyah, Mercy Barends, dan I Nyoman Parta. Ketiganya secara langsung mendengarkan keluhan masyarakat terkait dampak operasional perusahaan yang dinilai mengancam ruang hidup warga serta keberlanjutan ekosistem.
Siti Aisyah menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memiliki komitmen kuat untuk berdiri bersama rakyat kecil, khususnya dalam memperjuangkan hak masyarakat atas tanah dan lingkungan hidup yang sehat. Ia menekankan bahwa laporan dari masyarakat dan WALHI Bengkulu akan menjadi dasar untuk mendorong langkah konkret di tingkat legislatif.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat masyarakat berjuang sendirian. Aspirasi warga Pino Raya dan masukan teknis dari WALHI sudah kami catat secara serius. Kami akan menindaklanjuti dengan komunikasi intensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar ada solusi nyata,” tegas Siti Aisyah.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin usaha yang terindikasi bermasalah.
“Jika ada pelanggaran terhadap aturan lingkungan dan merugikan masyarakat, maka izin tersebut wajib dievaluasi secara menyeluruh. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan mereka terdampak,” lanjutnya.
Sejalan dengan itu, Mercy Barends menilai persoalan di Pino Raya mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Apa yang terjadi di Pino Raya adalah alarm keras bagi negara. Ketika ruang hidup masyarakat terancam oleh kepentingan korporasi, negara tidak boleh absen. Kami tidak akan mentoleransi praktik yang merusak lingkungan dan mengabaikan hak rakyat,” tegas Mercy.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa kompromi, terutama terhadap pelanggaran izin lingkungan.
“Kalau ada izin yang terbukti melanggar, tidak ada kompromi—harus dicabut. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ini menyangkut keadilan ekologis dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, I Nyoman Parta menyoroti akar persoalan konflik agraria yang kerap berulang akibat lemahnya tata kelola perizinan dan pengawasan.
“Kita tidak bisa terus membiarkan konflik agraria terjadi dengan pola yang sama. Ada indikasi kuat bahwa masalah ini berangkat dari tata kelola izin yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada masyarakat lokal,” ungkap Nyoman Parta.
Ia menegaskan bahwa DPR akan memastikan persoalan ini tidak berhenti pada tataran diskusi semata.
“Kami tidak ingin ini berhenti di ruang rapat. Harus ada langkah konkret—mulai dari pemanggilan pihak terkait, pendalaman data, hingga mendorong penegakan hukum yang tegas. Negara harus hadir, dan kehadiran itu harus benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tandasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Pino Raya. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan agar setiap aktivitas investasi di daerah berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya menjadi sumber konflik dan kerusakan.
