JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menilai kecelakaan maut yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur tidak bisa dilihat semata sebagai insiden lalu lintas biasa. Ia menegaskan perlunya membongkar aspek sistemik yang diduga menjadi akar persoalan dalam tragedi tersebut.
Fokus pada Kegagalan Sistem, Bukan Sekadar Insiden
Gus Falah menekankan bahwa kecelakaan yang menewaskan sedikitnya 14 orang ini mengindikasikan adanya potensi kegagalan sistem pengamanan transportasi. Ia meminta aparat tidak hanya berhenti pada kronologi kejadian, tetapi juga mengurai kemungkinan kesalahan dalam sistem operasional.
“Ini bukan hanya soal kejadian di lapangan, tetapi bagaimana sistem seharusnya mampu mencegah kecelakaan berlapis seperti ini,” ujar Gus Falah kepada wartawan, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Peran Perlintasan Sebidang Jadi Sorotan
Salah satu poin krusial yang disorot adalah keberadaan perlintasan sebidang yang dinilai masih menyimpan risiko tinggi. Ia mempertanyakan efektivitas pengamanan di lokasi kejadian, termasuk pengawasan terhadap kendaraan yang melintas.
Menurut Gus Falah, perlintasan sebidang tanpa sistem kontrol yang ketat berpotensi menjadi titik rawan kecelakaan, terutama di jalur padat seperti Bekasi.
Temuan Penting yang Mengemuka
Dalam perkembangan awal, sejumlah hal dinilai menjadi perhatian serius dalam pengungkapan kasus ini:
1. Minimnya pengawasan di perlintasan: Diduga tidak ada pengendalian optimal terhadap kendaraan yang melintas.
2. Kemungkinan keterlambatan respons: Penanganan situasi darurat dinilai perlu ditelusuri lebih jauh.
3. Risiko tabrakan beruntun: Sistem jalur yang tidak mampu mengantisipasi kondisi darurat di depan rangkaian.
4. Indikasi human error: Baik dari sisi pengemudi kendaraan maupun operator yang bertugas.
Temuan ini, menurut Gus Falah, harus diuji secara objektif melalui investigasi mendalam.
Dorongan Audit Menyeluruh
Ia juga mendorong dilakukannya audit total terhadap sistem keselamatan transportasi kereta api, termasuk standar operasional prosedur (SOP) dan teknologi yang digunakan.
“Perlu ada audit menyeluruh, bukan hanya mencari siapa yang salah, tetapi memastikan sistem kita benar-benar aman,” tegasnya.
Penegakan Hukum dan Reformasi Keselamatan
Gus Falah menegaskan bahwa jika terbukti ada unsur kelalaian, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem keselamatan agar tragedi serupa tidak terulang.
“Keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan. Tragedi ini harus menjadi pelajaran besar bagi semua pihak,” tutup Gus Falah.
