MAKASSAR – Gelombang aspirasi dari desa-desa di Kabupaten Takalar mengalir langsung ke kediaman Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Hamka B Kady, di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Makassar.
Sejumlah kepala desa dan lurah dari Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Timur, dan Polongbangkeng Selatan datang secara bergantian untuk menyampaikan berbagai persoalan pembangunan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di wilayah mereka.
Pertemuan tersebut turut dihadiri camat dari masing-masing kecamatan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Takalar, hingga Kabid Bina Marga PUPR Takalar.
Meski berlangsung di hari yang berbeda, seluruh rombongan diterima langsung oleh Hamka B Kady dalam suasana penuh keakraban. Dialog berlangsung terbuka, dengan para kepala desa menyampaikan kondisi nyata yang dialami masyarakat di lapangan.
Infrastruktur Desa Dinilai Semakin Memprihatinkan
Dalam pertemuan itu, persoalan infrastruktur menjadi topik yang paling dominan dibahas. Para kepala desa mengungkapkan bahwa banyak ruas jalan desa kini mengalami kerusakan cukup parah dan membutuhkan penanganan segera.
Beberapa akses penghubung antarwilayah disebut mulai sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Jalan berlubang, becek, hingga rusaknya badan jalan menjadi kendala utama mobilitas masyarakat.
Kondisi tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak terhadap distribusi hasil pertanian yang menjadi sumber ekonomi utama masyarakat desa.
“Kalau akses jalan rusak, petani ikut merasakan dampaknya. Ongkos distribusi meningkat dan hasil panen terlambat sampai ke pasar,” ungkap salah seorang kepala desa.
Selain jalan, kebutuhan pembangunan jembatan gantung juga menjadi usulan yang paling banyak disampaikan kepada Hamka B Kady. Sejumlah wilayah disebut masih mengalami kesulitan akses karena belum adanya jembatan yang memadai.
Warga di beberapa titik bahkan harus memutar cukup jauh untuk menyeberang sungai, terutama ketika debit air meningkat pada musim penghujan.
Dana Desa Menyusut, Program Banyak Tertunda
Para kepala desa juga mengeluhkan berkurangnya anggaran dana desa tahun ini yang dinilai sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.
Mereka mengaku kemampuan fiskal desa kini jauh lebih terbatas setelah terjadi pengurangan anggaran hingga sekitar 64 persen. Akibatnya, banyak program yang sebelumnya telah direncanakan akhirnya tertunda.
Dengan sisa anggaran sekitar Rp200 juta, pemerintah desa harus membagi kebutuhan untuk operasional pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur.
Kondisi tersebut membuat banyak desa kesulitan menjalankan program prioritas yang sebelumnya telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Bukan karena pemerintah desa tidak mau bekerja, tetapi memang kondisi anggaran saat ini sangat terbatas,” ujar salah seorang peserta pertemuan.
Menurut para kepala desa, bantuan aspirasi dan dukungan dari pemerintah pusat menjadi salah satu harapan agar pembangunan desa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Hamka B Kady Tegaskan Siap Kawal Aspirasi Desa
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Hamka B Kady menyatakan dirinya siap mengawal dan memperjuangkan kebutuhan infrastruktur masyarakat Takalar.
Ia menilai pembangunan jalan dan jembatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Namun demikian, Hamka mengingatkan bahwa setiap usulan pembangunan harus dilengkapi dengan dokumen administrasi dan perencanaan yang matang agar dapat diproses melalui program pemerintah pusat.
“Usulan harus masuk melalui mekanisme yang benar dan terkoordinasi dengan dinas terkait. Kalau perencanaannya lengkap, peluang untuk diperjuangkan tentu lebih besar,” jelasnya.
Hamka juga meminta pemerintah desa aktif membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten agar kebutuhan prioritas masyarakat dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Aspirasi Desa Jadi Alarm Pembangunan Daerah
Pertemuan tersebut menjadi gambaran nyata bahwa persoalan infrastruktur di desa masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian bersama.
Di tengah keterbatasan anggaran desa, masyarakat berharap pemerintah pusat dan wakil rakyat di DPR RI dapat hadir memberikan solusi konkret terhadap kebutuhan dasar warga.
Bagi masyarakat Takalar, pembangunan jalan dan jembatan bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masa depan desa.
Karena itu, para kepala desa berharap pertemuan dengan Hamka B Kady dapat menjadi awal lahirnya percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini dinantikan masyarakat di Kabupaten Takalar.
