JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi V DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah menurunkan potongan aplikator ojek online (ojol) dari 20 persen menjadi 8 persen. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret untuk memperbaiki kesejahteraan para mitra pengemudi di tengah dinamika ekonomi digital.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan bahwa penyesuaian potongan tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada pekerja sektor gig economy yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi.
“Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti sebagai wacana. Menurutnya, seluruh perusahaan aplikator wajib menjalankan aturan secara konsisten setelah ditetapkan pemerintah.
“Kalau aturan ini sudah ditetapkan, maka harus dijalankan oleh aplikator. Implementasinya harus berjalan adil dan konsisten agar benar-benar dirasakan oleh pengemudi,” tegasnya.
Komisi V DPR juga memastikan akan mengawal implementasi kebijakan ini melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan terkait. Langkah ini dilakukan guna mencegah munculnya ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi.
Selain itu, Ridwan menyoroti pentingnya penguatan perlindungan sosial bagi pekerja gig economy. Ia mendorong agar pengemudi ojol mendapatkan akses terhadap jaminan dasar seperti asuransi kerja dan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
“Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi digital,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, ia mengingatkan agar perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja tidak hanya terfokus pada sektor transportasi digital, tetapi juga diperluas ke sektor lain seperti nelayan dan petani yang sama-sama membutuhkan perlindungan dan keberpihakan negara.
