JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menegaskan pentingnya pemerintah memanfaatkan lonjakan harga komoditas global untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dunia. Menurutnya, momentum kenaikan harga energi dan komoditas unggulan Indonesia harus menjadi peluang strategis untuk menambah penerimaan negara sekaligus menjaga keberlanjutan APBN.
Amin menilai dinamika geopolitik global, khususnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, telah memicu kenaikan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada meningkatnya harga batu bara, nikel, tembaga, hingga crude palm oil (CPO). Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi sumber windfall revenue yang signifikan apabila dikelola secara tepat dan terukur.
“Ketika harga komoditas global meningkat, negara harus memastikan manfaatnya benar-benar masuk ke APBN untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional,” ujar Amin dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menjelaskan, simulasi sensitivitas fiskal pemerintah menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar USD1 per barel di atas asumsi APBN dapat membebani fiskal hingga sekitar Rp6,8 triliun. Namun di sisi lain, kenaikan harga batu bara sebesar USD10 per ton berpotensi menambah penerimaan negara sekitar Rp1,68 triliun, sementara kenaikan harga CPO sebesar USD10 per ton dapat memberikan tambahan penerimaan sekitar Rp2,15 triliun.
Menurut Amin, potensi penerimaan tersebut harus segera direspons melalui kebijakan konkret agar negara tidak kehilangan momentum di tengah tingginya harga komoditas dunia. Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga energi global juga dapat meningkatkan beban subsidi pemerintah dan memperlebar tekanan terhadap defisit anggaran apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Karena itu, Amin mendorong pemerintah memperkuat berbagai instrumen penerimaan negara, mulai dari optimalisasi royalti sektor sumber daya alam, pengawasan ekspor komoditas, penindakan praktik under invoicing, hingga evaluasi pungutan ekspor terhadap komoditas yang mengalami lonjakan harga signifikan.
“Pemerintah harus kreatif dan tegas menjaga resiliensi fiskal. Jangan sampai momentum kenaikan harga komoditas justru tidak memberikan dampak optimal terhadap penguatan APBN,” tegasnya.
Di sisi lain, Amin juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyiapkan buffer fiskal melalui efisiensi belanja negara sebesar Rp120–130 triliun. Selain itu, implementasi program biodiesel B50 dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus menghemat devisa negara hingga Rp40–48 triliun.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ketahanan fiskal nasional tidak boleh terus bergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Menurutnya, momentum kenaikan harga saat ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat hilirisasi industri nasional agar Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya alam yang dimiliki.
Amin menekankan pentingnya percepatan hilirisasi nikel, pengembangan industri baterai kendaraan listrik, penguatan sektor bioenergi, serta industrialisasi berbasis sumber daya alam sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan penerimaan negara yang lebih berkelanjutan.
“Hilirisasi harus menjadi fondasi baru ekonomi nasional. Indonesia tidak boleh hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi harus menjadi pemain utama dalam rantai industri global,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah memperkuat reformasi perpajakan melalui integrasi data nasional, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penutupan berbagai celah kebocoran penerimaan negara yang selama ini dinilai masih cukup besar.
Menurut Amin, APBN memiliki peran vital sebagai instrumen utama negara dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak gejolak global. Karena itu, seluruh potensi penerimaan negara harus dikelola secara optimal, transparan, dan berkelanjutan.
“APBN harus tetap menjadi instrumen utama untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu setiap potensi penerimaan negara harus dikelola secara optimal, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
