Mimika – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dalam kunjungan tersebut, Habib Aboe menyoroti pentingnya penguatan keamanan di wilayah Papua Tengah sekaligus memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Tengah.
Dalam pertemuan dengan jajaran Polda Papua Tengah, Habib Aboe memberikan apresiasi atas berbagai langkah yang telah dilakukan kepolisian dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut.
“Kami memberikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang telah mampu menerapkan strategi pengamanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Di kawasan pesisir dan perkotaan, khususnya Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, jajaran kepolisian berhasil meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kriminalitas konvensional maupun peredaran narkotika melalui operasi-operasi yang terukur dan terstruktur,” ujar Habib Aboe.
Menurut mantan Sekretaris Jenderal DPP PKS tersebut, tantangan keamanan di Papua Tengah memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak dapat disamaratakan.
“Sementara itu, di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Puncak, Dogiyai, dan Intan Jaya, fokus kepolisian memang harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas keamanan negara dari ancaman kelompok separatis bersenjata, sekaligus mengawal proses pemulihan keamanan pasca berbagai konflik yang terjadi. Pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik ancaman seperti ini patut terus diperkuat,” katanya.
Meski demikian, Habib Aboe mengingatkan bahwa ancaman kriminalitas konvensional masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius dari jajaran kepolisian.
“Kami mencermati bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026 masih tercatat sekitar 307 kasus kejahatan jalanan yang meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Angka ini menunjukkan bahwa kejahatan konvensional masih menjadi ancaman nyata terhadap rasa aman masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Habib Aboe meminta Polda Papua Tengah terus meningkatkan patroli, penguatan fungsi intelijen, serta kehadiran polisi di tengah masyarakat.
“Saya berharap Polda Papua Tengah terus meningkatkan langkah-langkah preventif maupun represif secara proporsional agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah pesisir,” tegasnya.
Selain mengunjungi Polda Papua Tengah, Habib Aboe juga melakukan pertemuan dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Tengah. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan dukungannya terhadap penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog pada program stabilisasi harga pangan.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Tinggi Papua Tengah dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan Cadangan Beras Pemerintah Bulog pada program stabilisasi harga pangan. Perkara ini sangat strategis karena tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau,” ujar Habib Aboe.
Menurutnya, program Cadangan Beras Pemerintah merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga masyarakat luas. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara serius agar kepercayaan publik terhadap program pemerintah tetap terjaga,” lanjutnya.
Habib Aboe berharap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip due process of law.
“Kami berharap proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan tuntas. Penegakan hukum yang berkualitas akan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” pungkas Habib Aboe.
