Pangandaran – Dewan Pimpinan Cabang Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Kabupaten Pangandaran mulai mengintensifkan konsolidasi organisasi sebagai langkah strategis memperkuat Partai Golkar menjelang Musyawarah Daerah (Musda) dan agenda politik ke depan.
Ketua DPC MKGR Pangandaran terpilih, Ade Ruminah, menegaskan bahwa penguatan organisasi akan difokuskan pada pembenahan struktur hingga ke tingkat akar rumput. Menurutnya, MKGR harus mampu hadir secara nyata di tengah masyarakat dan menjadi penghubung antara partai dengan kebutuhan rakyat.
“Penguatan struktur organisasi menjadi prioritas kami. MKGR harus aktif di tengah masyarakat dan mampu memperkuat basis dukungan terhadap Partai Golkar,” ujar Ade, Minggu (3/5/2026).
Ia menambahkan, MKGR akan mendorong kader-kadernya untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Golkar. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan partai berlambang pohon beringin itu dapat semakin diterima dan menjadi pilihan utama masyarakat.
Di sisi lain, Ketua DPD MKGR Provinsi Jawa Barat, Bambang Hermanto, menyebut bahwa pelantikan pengurus MKGR Pangandaran merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi organisasi yang telah berjalan sejak 2024.
Menurutnya, MKGR memiliki peran penting dalam dinamika internal Partai Golkar karena menjadi salah satu organisasi pendiri sekaligus memiliki hak suara dalam Musda. Hal ini menjadikan MKGR sebagai elemen strategis dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan partai di daerah.
“MKGR harus solid dan terorganisir dengan baik agar mampu berkontribusi maksimal dalam menghadapi Musda dan Pemilu 2029,” kata Bambang.
Ia juga menekankan bahwa konsolidasi tidak hanya dilakukan secara struktural, tetapi juga melalui penguatan ideologi dan nilai-nilai dasar organisasi, yakni musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong.
Dengan langkah tersebut, MKGR Pangandaran diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam memperkuat Partai Golkar, sekaligus memperluas basis dukungan masyarakat guna menghadapi kontestasi politik di masa mendatang.
