Warta Merdeka.Com || Kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum yang mengaku sebagai wartawan di wilayah Mojokerto menjadi perhatian serius berbagai pihak, khususnya kalangan pers. Praktik meminta sejumlah uang dengan dalih menurunkan atau menghapus pemberitaan dinilai telah mencoreng marwah profesi jurnalistik.
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan bagian dari kerja jurnalistik, melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pemerasan. Ia menekankan bahwa profesi wartawan memiliki kode etik yang jelas dan tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh insan pers agar tidak bertindak di luar mekanisme redaksi. Wartawan diingatkan untuk selalu bekerja sesuai prosedur dan berkoordinasi dengan redaksi, bukan mengambil langkah sendiri yang berpotensi melanggar hukum.
“Pengalaman ini harus menjadi pengingat agar wartawan tidak menyepelekan peran redaksi. Bekerja secara profesional dan transparan akan memberikan perlindungan serta menjaga integritas,” ujarnya.
Fenomena oknum yang merasa mampu “bermain sendiri” tanpa pengawasan redaksi dinilai sebagai salah satu akar persoalan. Padahal, kerja jurnalistik yang benar menuntut tanggung jawab kolektif, bukan tindakan individu yang berisiko menyimpang.
Selain itu, wartawan juga diharapkan lebih peka dalam melihat situasi di lapangan, termasuk memahami apakah pemberian dari narasumber dilakukan secara sukarela atau justru karena tekanan. Hal ini penting untuk menghindari adanya unsur pemaksaan atau kepentingan tertentu yang dapat merusak independensi pers.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa integritas dan profesionalisme merupakan fondasi utama dalam dunia jurnalistik. Diharapkan, ke depan tidak ada lagi praktik serupa yang merugikan masyarakat sekaligus mencoreng nama baik profesi wartawan
red/tim.
_
