BANGLI – Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Bali, guna memastikan sistem pembinaan dan pengamanan berjalan optimal, khususnya dalam upaya memutus mata rantai peredaran narkotika.
Dalam peninjauan tersebut, ia menyoroti kondisi lapas yang saat ini dihuni lebih dari seribu narapidana kasus narkotika dengan tingkat hunian yang jauh melebihi kapasitas. Meski demikian, ia mencatat bahwa situasi di dalam lapas tetap terkendali.
“Kondisi overkapasitas ini nyata, tapi yang kita lihat di lapangan, pengelolaan masih berjalan baik dan kondusif. Ini tentu tidak mudah,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kelebihan kapasitas harus segera ditangani secara serius karena berpotensi menimbulkan kerawanan baru, termasuk munculnya jaringan peredaran narkoba dari dalam lapas.
“Kalau tidak diantisipasi, overkapasitas bisa menjadi titik rawan. Kita tidak ingin lapas justru menjadi tempat berkembangnya jaringan baru,” tegasnya.
Apresiasi Sistem Pengamanan Berlapis
Habib Aboe memberikan perhatian pada sistem pengamanan yang diterapkan, termasuk kebijakan zero halinar yang meniadakan peredaran handphone ilegal, pungli, serta penggunaan uang tunai di dalam lapas.
“Saya melihat ada upaya serius untuk menutup celah-celah penyalahgunaan. Ini penting agar lapas benar-benar steril dari praktik-praktik ilegal,” katanya.
Ia menilai langkah penggunaan transaksi non-tunai dan penyediaan fasilitas komunikasi resmi bagi warga binaan menjadi bagian dari modernisasi sistem pemasyarakatan.
Rehabilitasi Jadi Kunci Pemulihan
Selain pengamanan, ia juga menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika. Menurutnya, pemulihan dari ketergantungan menjadi faktor utama agar mereka tidak kembali terjerumus setelah bebas.
“Pendekatan rehabilitasi ini harus menjadi prioritas. Kita ingin mereka keluar dari sini dalam kondisi lebih baik, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kerja sama lapas dengan berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional, dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi yang telah memenuhi standar nasional.
Program Pembinaan Dinilai Produktif
Dalam kunjungan tersebut, ia juga meninjau berbagai program pembinaan kemandirian dan pendidikan yang melibatkan warga binaan. Mulai dari pelatihan keterampilan hingga program ketahanan pangan yang dinilai mampu memberikan nilai tambah.
“Program seperti ini penting untuk membangun harapan baru bagi warga binaan. Mereka harus punya keahlian saat kembali ke masyarakat,” katanya.
DPR Akan Perkuat Pengawasan
Menutup kunjungan, Habib Aboe menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mendorong penguatan sistem pemasyarakatan, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun pengawasan.
“Kita ingin memastikan lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga pusat pembinaan yang efektif dan bebas dari peredaran narkoba,” pungkasnya.
Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR dalam memastikan lembaga pemasyarakatan, khususnya yang menangani kasus narkotika, benar-benar berfungsi sebagai garda terakhir dalam memutus rantai peredaran gelap narkoba di Indonesia.
